Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, memberikan tanggapan terkait demonstrasi yang terjadi di Bandara Domine Eduard Osok (DEO), Sorong, Papua Barat Daya pada Sabtu, 7 Juni 2025. Demonstrasi tersebut menarget Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, sehubungan dengan aktivitas pertambangan nikel PT Gag Nikel di Pulau Gag, Raja Ampat. Idrus mengapresiasi aksi tersebut sebagai bagian dari dinamika demokrasi, namun menyayangkan kurangnya pemahaman para demonstran terhadap konteks permasalahan sebenarnya.
Idrus menekankan pentingnya verifikasi faktual sebelum melakukan aksi demonstrasi. Ia menjelaskan bahwa izin usaha pertambangan (IUP) yang menjadi pokok permasalahan telah diterbitkan jauh sebelum Bahlil Lahadalia menjabat sebagai Menteri ESDM. IUP produksi tersebut dikeluarkan pada tahun 2017 saat Menteri ESDM dijabat oleh Ignasius Jonan. Bahlil baru bergabung di pemerintahan pada tahun 2019 sebagai Kepala BKPM, dan kemudian menjabat sebagai Menteri ESDM beberapa waktu kemudian.
Tanggapan atas Tuduhan terhadap Menteri Bahlil
Idrus Marham secara tegas menyatakan keberatannya terhadap tuduhan yang dialamatkan kepada Menteri Bahlil Lahadalia, khususnya sebutan “penipu”, “manipulator”, dan “aktor perusak lingkungan”. Ia menilai bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan tidak didukung fakta. Sebagai bentuk tanggung jawab, Menteri Bahlil justru langsung meninjau lokasi pertambangan untuk menyelesaikan permasalahan di lapangan.
Kehadiran langsung Menteri Bahlil menunjukkan komitmennya untuk menyelesaikan masalah. Hal ini menunjukkan kepemimpinan yang bertanggung jawab dan tidak menghindari permasalahan.
Sikap Objektif dan Pemahaman Konteks
Idrus Marham menilai Bahlil Lahadalia sebagai pemimpin yang otentik. Ia menekankan bahwa Bahlil selalu berusaha memahami akar permasalahan dengan berkomunikasi langsung dengan masyarakat dan pihak terkait. Bahlil bukan tipe pemimpin yang menghindari tanggung jawab.
Sebagai pemimpin yang bertanggung jawab, Bahlil tak hanya bekerja dari balik meja, tetapi juga terjun langsung ke lapangan untuk berdialog dengan masyarakat.
Ajakan untuk Objektivitas dan Keadilan
Idrus mengajak seluruh pihak untuk bersikap objektif dalam menilai kebijakan pemerintah, khususnya terkait isu sensitif seperti pertambangan di wilayah timur Indonesia. Ia menekankan pentingnya pemahaman menyeluruh dan faktual terhadap suatu permasalahan sebelum mengambil kesimpulan.
Memahami konteks masalah secara faktual dan komprehensif sangat penting. Hal ini akan menghasilkan sikap yang objektif, proporsional, dan bijak demi kepentingan bangsa.
Dengan memahami kronologi dan fakta-fakta yang ada, diharapkan masyarakat dapat memberikan penilaian yang lebih adil dan objektif terkait masalah pertambangan di Raja Ampat. Sikap bijak dan mengedepankan dialog konstruktif jauh lebih penting daripada aksi demonstrasi yang didasarkan pada informasi yang tidak akurat. Semoga ke depannya, berbagai pihak dapat bekerja sama untuk menemukan solusi yang terbaik bagi semua pihak yang terlibat.
