Pencabutan izin tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, telah memicu desakan untuk melakukan investigasi menyeluruh. Ketua DPP PKB, Daniel Johan, mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian izin tersebut. Izin yang telah dicabut ini dinilai telah menyebabkan kerusakan lingkungan dan melanggar peraturan perundang-undangan.
Langkah pencabutan izin saja dinilai tidak cukup. Investigasi mendalam diperlukan untuk memastikan akuntabilitas dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Kerusakan lingkungan yang terjadi di kawasan dengan nilai ekologis tinggi seperti Raja Ampat, merupakan kerugian yang besar dan harus dipertanggungjawabkan.
Desakan Investigasi Menyeluruh terhadap Pemberian Izin Tambang
Daniel Johan menekankan pentingnya investigasi menyeluruh untuk mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pemberian izin tambang nikel di Raja Ampat. Pencabutan izin bukanlah akhir dari proses, melainkan awal dari upaya penegakan hukum.
Pemberian izin di kawasan konservasi seperti Raja Ampat dianggap sebagai kelalaian serius yang harus diusut secara tuntas. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Kehutanan.
Ia juga menyampaikan keprihatinan atas kerusakan lingkungan yang telah terjadi akibat aktivitas pertambangan tersebut. Tuntutan akuntabilitas bagi pejabat yang terlibat dalam proses perizinan menjadi sangat penting.
Pengawasan yang Lemah dan Potensi Penyalahgunaan Wewenang
Menurut Daniel Johan, masuknya aktivitas pertambangan nikel ke Raja Ampat mencerminkan lemahnya pengawasan dan potensi penyalahgunaan wewenang. Raja Ampat memiliki ekosistem laut dan darat yang sangat penting dan harus dilindungi.
Sebagai anggota Komisi IV DPR RI, Daniel mempertanyakan bagaimana izin tambang bisa dikeluarkan di kawasan yang begitu vital bagi keanekaragaman hayati dunia. Pertanyaan mengenai siapa yang memuluskan proses perizinan tersebut perlu dijawab.
Ia mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan aparat penegak hukum untuk bertindak tegas. Proses hukum terhadap pejabat atau pihak swasta yang terlibat perlu dipertimbangkan.
Dukungan PKB terhadap Penegakan Hukum dan Kelestarian Lingkungan
Fraksi PKB menyatakan komitmennya untuk mengawal kasus ini secara serius di parlemen. Dukungan penuh diberikan terhadap langkah-langkah penegakan hukum yang berpihak pada kelestarian lingkungan dan keadilan masyarakat adat setempat.
Daniel Johan menegaskan kembali pentingnya melindungi keanekaragaman hayati Raja Ampat. Kawasan ini merupakan aset berharga bagi Indonesia dan dunia yang harus dijaga kelestariannya.
Perlindungan Raja Ampat sebagai kawasan dengan biodiversitas tinggi perlu diprioritaskan. Pengawasan yang lebih ketat dan penegakan hukum yang konsisten sangat dibutuhkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.
Kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses perizinan menjadi kunci untuk mencegah kerusakan lingkungan dan memastikan keberlanjutan ekosistem. Semoga investigasi ini dapat mengungkap seluruh pihak yang terlibat dan memberikan keadilan bagi lingkungan dan masyarakat Raja Ampat.
