Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), telah mengeluarkan imbauan kepada perusahaan penyedia layanan ojek online (ojol) untuk memberikan Bantuan Hari Raya (BHR) kepada para mitra pengemudi mereka paling lambat tujuh hari sebelum Lebaran. Imbauan ini dituangkan dalam Surat Edaran Kemnaker Nomor M/3/HK.04.00/III/2025.
Aturan tersebut menetapkan besaran BHR sebesar 20% dari penghasilan bulanan mitra pengemudi selama setahun terakhir. Namun, penting untuk dicatat bahwa mitra pengemudi harus aktif dan produktif untuk mendapatkan bantuan maksimal. Ketidakjelasan mengenai definisi “produktif” ini seringkali menjadi sumber permasalahan dan menimbulkan kebingungan di lapangan.
Pertanyaan penting muncul: apabila perusahaan ojol tidak memberikan BHR sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan, kemana para mitra pengemudi dapat mengadu? Beruntungnya, terdapat beberapa jalur pengaduan yang dapat ditempuh.
Jalur Pengaduan Bantuan Hari Raya (BHR) untuk Mitra Ojol
Salah satu jalur pengaduan yang tersedia adalah melalui Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng). Disnakertrans Jateng membuka posko pengaduan khusus selama satu bulan, dari 11 Maret hingga 11 April 2025. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Disnakertrans Jateng, Ahmad Aziz: “Paling lambat H-7 sebelum hari raya. Kalau sudah melewati tenggat itu, maka kami akan melakukan pengawasan dengan pemeriksaan perusahaan, ini ada apa kok tidak memberikan hak pekerja.”
Posko pengaduan ini tidak hanya tersedia di tingkat provinsi, melainkan juga tersebar di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Selain itu, terdapat berbagai kanal pengaduan lain, termasuk LaporGub, serta jalur aduan melalui WhatsApp (konsultasi 0822 2300 0811 / aduan 0813 1927 0725). Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui Kementerian Ketenagakerjaan RI.
Aziz menambahkan penjelasan penting mengenai mekanisme posko tersebut: “Ojol boleh (mengadu pada posko THR) nanti kami akan sampaikan ke pihak aplikator. Nanti akan diverifikasi oleh aplikator, apakah dia mendapatkan bonus atau tidak, karena ada ketentuan keaktifannya.” Ini menunjukkan bahwa proses verifikasi akan melibatkan perusahaan aplikasi ojol.
Pengaduan di Tingkat Nasional
Bagi mitra pengemudi di luar Jawa Tengah, atau yang merasa perlu pengaduan di tingkat nasional, tersedia jalur pengaduan online melalui situs web resmi Kemnaker. Proses pengaduan ini memerlukan akun terdaftar. Berikut langkah-langkahnya:
- Kunjungi website poskothr.kemnaker.go.id
- Pilih menu “Masuk”
- Daftar akun jika belum terdaftar
- Login dengan akun yang terdaftar
- Klik menu “Pengaduan THR”
- Pilih “Provinsi” dan “Kabupaten/Kota” tempat bekerja
- Pilih Nama Perusahaan atau klik “Perusahaan Baru”
- Isi informasi yang meliputi jabatan, bagian, status pegawai, pokok permasalahan, kronologis, dan bukti-bukti pendukung.
- Klik “Laporkan”
- Cek balasan melalui email atau menu “Histori Pengaduan Saya”.
Penting untuk diingat bahwa hanya mitra pengemudi yang memenuhi kriteria yang berhak atas BHR. Kriteria ini perlu dipelajari secara rinci agar pengaduan yang diajukan dapat diproses dengan efektif. Ketidakjelasan mengenai kriteria ini juga perlu menjadi perhatian bagi pihak berwenang agar permasalahan tidak berlarut-larut.
Proses pengaduan ini diharapkan dapat membantu melindungi hak-hak para mitra pengemudi ojol dan memastikan mereka menerima BHR yang layak. Transparansi dan keadilan dalam penerapan aturan BHR perlu diutamakan untuk menciptakan hubungan kerja yang lebih baik antara perusahaan ojol dan para mitranya.
Keberadaan berbagai jalur pengaduan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan para pekerja di sektor ekonomi digital. Namun, efektivitas sistem pengaduan ini bergantung pada responsifitas dari pihak perusahaan ojol dan juga kecepatan proses verifikasi dari pihak berwenang.
