Mulai 1 April 2025, Inggris akan memberlakukan perubahan signifikan pada kebijakan pajak kendaraan bermotor. Hal ini bertujuan mengurangi polusi udara dan mendorong adopsi kendaraan ramah lingkungan.
Kenaikan pajak ini terutama menyasar mobil dengan emisi tinggi. Pemerintah Inggris menaikkan tarif Vehicle Excise Duty (VED), pajak tahunan atas kepemilikan kendaraan.
Lonjakan Pajak untuk Mobil Emisi Tinggi
Mobil Plug-in Hybrid (PHEV) dengan emisi CO2 1-50g/km, yang sebelumnya dikenai pajak £10 (sekitar Rp 215.000), kini akan dikenakan pajak £110 (sekitar Rp 2,3 juta).
Mobil bensin dengan emisi 51-75g/km juga mengalami kenaikan pajak tahun pertama, dari £30 hingga £130 (Rp 647.000 hingga Rp 2,8 juta).
Kenaikan paling signifikan terjadi pada mobil dengan emisi CO2 di atas 255g/km. Mobil seperti Audi RS7 atau Land Rover Defender 110 V8 akan mengalami kenaikan pajak tahun pertama hingga dua kali lipat.
Pajak tahunan untuk Audi RS7 atau Land Rover Defender 110 V8 akan melonjak dari £2.745 (Rp 59 juta) menjadi £5.490 (Rp 118 juta).
Pajak Kendaraan Listrik Juga Naik
Kebijakan ini juga memengaruhi kendaraan listrik. Kendaraan listrik baru akan dikenakan pajak tahun pertama yang lebih rendah, sebesar £10 (sekitar Rp 215.000).
Namun, setelah tahun pertama, pajak tahunan untuk mobil listrik akan naik menjadi £195 (sekitar Rp 4,2 juta).
Pajak Tambahan untuk Kendaraan Listrik Mewah
Kendaraan listrik dengan harga lebih dari £40.000 (sekitar Rp 700 juta) akan dikenakan biaya tambahan antara £15 hingga £410, tergantung tahun kepemilikan.
Kebijakan ini serupa dengan pajak barang mewah yang diterapkan di Indonesia. Tujuannya untuk menyeimbangkan insentif kendaraan listrik dengan kebutuhan penerimaan negara.
Kontroversi dan Dampak Kebijakan
Kebijakan ini menuai kritik dari berbagai pihak. David Hall, Wakil Presiden Power System UK&I di Schneider Electric, menilai pengurangan insentif pajak untuk kendaraan listrik dapat menghambat upaya melawan perubahan iklim.
Ia menekankan pentingnya dukungan pemerintah terhadap transisi ke kendaraan ramah lingkungan sebelum larangan penjualan mobil bensin dan diesel pada 2030.
Meskipun kebijakan ini meningkatkan biaya bagi beberapa pemilik mobil, pemerintah berharap dapat mendorong pembelian kendaraan ramah lingkungan dan mengurangi polusi udara. Suksesnya kebijakan ini bergantung pada keseimbangan antara penerimaan negara dan percepatan transisi energi.
Pemerintah Inggris perlu mempertimbangkan dampak sosial ekonomi dari kebijakan ini dan memastikan transisi ke kendaraan ramah lingkungan berjalan adil dan merata bagi semua lapisan masyarakat. Evaluasi berkala dan penyesuaian kebijakan akan sangat penting untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan program ini.
