Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Lalu Hadrian Irfani, mengungkapkan kekecewaannya terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. Ia menilai pelaksanaan ibadah haji tidak sesuai dengan paparan resmi pemerintah, khususnya Kementerian Agama, yang disampaikan sebelumnya. Ketidaksesuaian ini menyebabkan sejumlah permasalahan yang dialami para jemaah.
Penyelenggaraan ibadah haji tahun ini seharusnya menjadi yang terbaik, mengingat ini adalah haji terakhir yang sepenuhnya dikelola Kementerian Agama. Namun, kenyataan di lapangan justru sebaliknya. Banyak jemaah mengalami kesulitan dan ketidaknyamanan selama perjalanan ibadah mereka.
Manajemen Haji 2025 Dinilai Buruk
Lalu Hadrian Irfani menjelaskan, beberapa hari sebelum wukuf di Arafah, Komisi VIII DPR mengikuti rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Agama. Dalam rapat tersebut, pemerintah memaparkan kesiapan layanan haji secara detail dan meyakinkan.
Namun, kenyataannya banyak jemaah terlantar akibat keterlambatan bus dan kekurangan tenda di Arafah. Kegagalan manajemen ini menimbulkan masalah serius bagi kenyamanan dan kelancaran ibadah jemaah.
Kekecewaan juga muncul karena harapan akan peningkatan kualitas pelayanan haji tidak terpenuhi. Hal ini menjadi catatan penting bagi perbaikan sistem penyelenggaraan haji ke depannya.
Permasalahan Sistem Digital dan Kebijakan Arab Saudi
Salah satu kendala yang diidentifikasi adalah implementasi sistem digital E-Hajj. Sistem ini justru menyebabkan kekacauan data jemaah, termasuk pemisahan data keluarga dan pendamping.
Data yang tidak terintegrasi ini menyulitkan proses pelayanan di lapangan. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab ketidakteraturan dalam penyelenggaraan haji tahun ini.
Selain masalah internal, kebijakan baru otoritas Arab Saudi juga turut berkontribusi pada permasalahan yang terjadi. Kombinasi masalah internal dan eksternal ini semakin memperburuk situasi.
Harapan Perbaikan dan Penyelenggara Haji yang Profesional
Lalu Hadrian Irfani menekankan perlunya pengelolaan haji oleh lembaga baru yang lebih profesional, transparan, dan memiliki kendali teknis yang kuat. Lembaga tersebut diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik bagi para jemaah.
Ia berharap pelaksanaan haji tahun-tahun berikutnya bebas dari pengalaman buruk seperti yang terjadi tahun ini. Ibadah haji seharusnya menjadi momen yang khusyuk dan nyaman, bukan malah menimbulkan kesulitan bagi para jemaah.
Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan optimisme atas perbaikan sistematis yang telah dilakukan. Beliau juga menyampaikan terima kasih kepada Tim Pengawas Haji DPR atas masukan yang diberikan.
Meskipun mengakui adanya perubahan dan tantangan, Menteri Agama tetap yakin pelaksanaan haji 2025 akan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir permasalahan.
Dari sisi penyelenggaraan, perbaikan sistematis dan respon cepat terhadap masalah menjadi fokus utama. Hal ini diharapkan mampu memperbaiki kekurangan yang terjadi pada penyelenggaraan haji tahun 2025.
Meskipun demikian, pernyataan optimisme Menteri Agama perlu diimbangi dengan evaluasi menyeluruh dan solusi konkret untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana haji juga menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan.
Ke depan, penyelenggaraan haji membutuhkan reformasi menyeluruh untuk memastikan kenyamanan dan kelancaran ibadah para jemaah. Hal ini memerlukan komitmen bersama dari seluruh pihak terkait, baik pemerintah Indonesia maupun otoritas Arab Saudi. Hanya dengan kolaborasi dan komitmen yang kuat, ibadah haji dapat menjadi pengalaman spiritual yang berkesan bagi seluruh jemaah.
