Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) se-Papua Barat menggelar aksi protes di Manokwari pada Selasa (10/6/2025). Mereka mendesak Plt. Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono, untuk menindak tegas Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP, Romahurmuziy (Rommy), atas manuver politiknya yang dianggap merugikan partai.
Aksi tersebut merupakan puncak kekecewaan kader PPP di Papua Barat terhadap langkah-langkah Rommy menjelang Muktamar ke-X. Para pengurus DPC menilai tindakan Rommy telah melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
Manuver Politik Rommy Dinilai Cederai AD/ART PPP
Ketua DPC PPP Kabupaten Manokwari, Abu Rumkel, menyatakan bahwa tindakan Rommy telah mencederai AD/ART partai. Ia menekankan pentingnya mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam Rapimnas I dan II terkait pencalonan Ketua Umum.
Rumkel menambahkan, Muktamar PPP yang diselenggarakan lima tahun sekali memiliki mandat dari suara sah di tingkat DPC dan DPW. Oleh karena itu, ia dan para pengurus DPC lainnya menolak manuver politik yang dilakukan Rommy.
Aksi yang dilakukan di Plataran kawasan Rendani Manokwari ini bertujuan untuk menyampaikan aspirasi kepada DPW PPP Papua Barat, agar selanjutnya disampaikan ke DPP PPP di Jakarta.
Resah dan Permalukan Kader PPP
Sekretaris DPW PPP Papua Barat sekaligus Anggota DPRD Papua Barat, Asri, menyatakan telah menerima banyak keluhan dan keresahan dari pengurus DPC se-Papua Barat. Keluhan tersebut disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi, seperti surat, telepon, dan WhatsApp.
Asri mengungkapkan bahwa tindakan Rommy tidak hanya meresahkan, tetapi juga mempermalukan kader PPP. Ia menambahkan bahwa Rommy sebelumnya pernah tersandung kasus hukum yang memalukan bagi partai.
Desakan Tegas kepada Plt. Ketua Umum
Para pengurus DPC PPP se-Papua Barat secara tegas mendesak Plt. Ketua Umum PPP untuk mengambil sikap tegas terhadap Rommy. Mereka berharap agar Mardiono dapat menegakkan aturan partai dan menjaga marwah PPP.
Aspirasi ini diharapkan dapat didengar dan ditindaklanjuti oleh pimpinan pusat PPP. Ketegasan pimpinan pusat dianggap sangat penting untuk menjaga kesatuan dan soliditas partai menjelang Muktamar.
Ketidaksetujuan terhadap manuver Rommy menunjukkan adanya kekhawatiran akan terganggunya proses demokrasi internal PPP. Para kader berharap agar proses pemilihan Ketua Umum dapat berjalan sesuai aturan dan tanpa intervensi yang merugikan partai.
Keberlangsungan dan kesuksesan Muktamar ke-X tergantung pada bagaimana Plt. Ketua Umum dan DPP PPP menangani masalah ini. Respon cepat dan tegas dibutuhkan untuk meredam potensi konflik internal yang lebih besar.
Ketegasan dalam menangani permasalahan ini akan menjadi indikator penting bagi kepemimpinan Mardiono. Hal ini juga akan menjadi penilaian bagi kader PPP dalam menentukan arah partai ke depan.
Peristiwa ini menjadi sorotan bagi dinamika politik internal PPP. Semoga masalah ini dapat diselesaikan dengan bijak dan sesuai dengan mekanisme partai yang berlaku.
Semoga PPP dapat tetap solid dan fokus pada tujuannya untuk membangun bangsa. Dukungan dari seluruh kader sangat penting untuk mencapai hal tersebut.
