Beberapa provinsi di Indonesia telah menghapus pajak progresif kendaraan. Hal ini berarti, pajak yang dikenakan akan sama untuk setiap kendaraan, terlepas dari jumlah kepemilikan. Sebelumnya, kepemilikan kendaraan lebih dari satu dikenakan pajak progresif, di mana kendaraan kedua dan seterusnya dikenakan pajak lebih tinggi. Kebijakan ini bertujuan untuk mengendalikan jumlah kendaraan bermotor.
Pajak progresif diterapkan untuk membatasi jumlah kendaraan di jalan dan mendorong penggunaan transportasi umum. Namun, beberapa daerah menilai kebijakan ini kurang efektif dan memberatkan masyarakat.
Provinsi Aceh dan Bali Hapus Pajak Progresif
Provinsi Aceh telah menghapus pajak progresif kendaraan melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 37 Tahun 2024. Peraturan ini memberikan pembebasan dan/atau keringanan pajak kendaraan dan dendanya, termasuk pajak progresif, serta denda pajak air permukaan.
Pembebasan pajak progresif di Aceh berlaku sejak 5 Januari 2025 hingga 31 Desember 2025. Program ini memberikan keringanan bagi pemilik kendaraan bermotor yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Provinsi Bali juga telah menghapus pajak progresif kendaraan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan demikian, pemilik kendaraan di Bali tidak lagi dikenakan pajak progresif.
Pajak Progresif di Jakarta Masih Berlaku
Berbeda dengan Aceh dan Bali, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih memberlakukan pajak progresif kendaraan. Tarif pajak progresif terbaru di Jakarta berlaku sejak Januari 2025 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Tarif pajak progresif di Jakarta mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah sekaligus mengurangi jumlah kendaraan di jalan.
Rincian Tarif PKB Progresif Jakarta
Berikut rincian tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pribadi di Jakarta:
- Kendaraan pertama: 2%
- Kendaraan kedua: 3%
- Kendaraan ketiga: 4%
- Kendaraan keempat: 5%
- Kendaraan kelima dan seterusnya: 6%
Kepemilikan kendaraan dihitung berdasarkan nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan/atau alamat yang sama.
Tarif PKB Khusus
Terdapat tarif khusus PKB untuk kendaraan tertentu. Kendaraan yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dikenakan tarif 0,5%.
Sementara itu, Badan atau instansi dikenakan tarif PKB sebesar 2% dan tidak dikenakan pajak progresif. Kebijakan ini bertujuan memberikan insentif kepada sektor-sektor tertentu.
Implikasi Penghapusan Pajak Progresif
Penghapusan pajak progresif di beberapa daerah memiliki implikasi yang beragam. Di satu sisi, hal ini dapat meringankan beban masyarakat yang memiliki banyak kendaraan. Di sisi lain, hal ini juga berpotensi meningkatkan jumlah kendaraan bermotor di jalan, sehingga perlu diimbangi dengan kebijakan lain untuk mengatasi kemacetan dan polusi udara.
Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan secara matang dampak penghapusan pajak progresif terhadap pendapatan daerah dan lingkungan. Pemantauan dan evaluasi berkala sangat penting untuk memastikan efektivitas kebijakan ini. Ke depannya, perlu ada inovasi kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk mengelola jumlah kendaraan dan menciptakan lingkungan yang lebih ramah. Mungkin diperlukan kombinasi strategi yang lebih holistik, seperti pengembangan transportasi umum, penataan ruang kota, dan kampanye kesadaran masyarakat.
