Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 dinilai lebih tertib dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI, Jazilul Fawaid. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu dievaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji bagi jemaah Indonesia.
Fokus evaluasi terutama diarahkan pada fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Jazilul mencatat adanya beberapa kendala yang perlu segera diatasi untuk memberikan kenyamanan bagi para jemaah.
Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2025: Fokus pada Armuzna
Secara umum, penyelenggaraan haji tahun 2025 berjalan lebih tertib. Namun, masih terdapat beberapa kekurangan, terutama selama masa Armuzna.
Keterlambatan penjemputan dan jemaah yang tertinggal menjadi sorotan utama. Hal ini menjadi perhatian serius yang membutuhkan solusi konkret.
Jazilul Fawaid menyoroti kurang optimalnya koordinasi di lapangan. Banyaknya syarikah (perusahaan penyedia layanan) yang terlibat, yaitu delapan syarikah tahun ini, dinilai menghambat koordinasi yang efektif.
Ia menyarankan pengurangan jumlah syarikah. Dengan mengurangi jumlah syarikah menjadi empat atau lima, koordinasi diharapkan akan lebih mudah dan efisien.
Optimalisasi Koordinasi dan Pengurangan Jumlah Syarikah
Koordinasi yang kurang optimal di lapangan menjadi kendala utama. Hal ini disebabkan oleh banyaknya syarikah yang terlibat.
Pengurangan jumlah syarikah dinilai sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi koordinasi. Ini akan mempermudah pengaturan tenda hingga pengangkutan jemaah.
Pengaturan yang lebih terpadu akan meminimalisir keterlambatan dan mencegah jemaah tertinggal. Perbaikan koordinasi ini sangat krusial untuk keberhasilan penyelenggaraan haji.
Apresiasi Sistem Digital dan Harapan Peningkatan Pelayanan
Jazilul Fawaid mengapresiasi langkah Pemerintah Arab Saudi dalam mendigitalisasi layanan haji melalui aplikasi Nusuk.
Aplikasi Nusuk dinilai membawa kemajuan signifikan dalam pengelolaan ibadah haji. Meskipun masih ada kekurangan, sistem ini patut diapresiasi.
Terkait pembatalan visa mujamalah (visa furoda), Jazilul berharap koordinasi antara otoritas Saudi dan Pemerintah Indonesia ditingkatkan.
Peningkatan koordinasi ini penting untuk memastikan perlindungan dan layanan kesehatan bagi seluruh jemaah Indonesia, baik resmi maupun non-kuota.
Fraksi PKB terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan haji. Hal ini dilakukan dengan tetap menekan biaya penyelenggaraan tanpa mengurangi mutu layanan.
Tujuan utamanya adalah optimalisasi pelayanan dan jaminan keamanan bagi jemaah. Biaya haji juga diupayakan lebih efisien tanpa mengorbankan kualitas layanan.
Secara keseluruhan, penyelenggaraan haji 2025 menunjukkan kemajuan, namun tetap membutuhkan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Fokus pada koordinasi yang lebih efektif dan efisiensi pengelolaan merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan haji di masa mendatang. Harapannya, peningkatan kualitas pelayanan haji ini akan terus berlanjut dan memberikan pengalaman ibadah yang lebih nyaman dan berkesan bagi seluruh jemaah Indonesia.
