MPR Tekankan Pentingnya Jaminan Halal Vaksin Covid-19

MPR Tekankan Pentingnya Jaminan Halal Vaksin Covid-19
Anggota fraksi PKS MPR RI/anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati (dalam layar) saat menjadi pembicara diskusi kehalalan vaksin yang digelar KWP dengan Kehumasan MPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (15/12/2020). (foto: istimewa)
Selasa, 15 Desember 2020 16:45 WIB

JAKARTA - Anggota fraksi PKS MPR RI, Kurniasih Mufidayati menyatakan, kehalalan vaksin menjadi perhatian MPR agar agenda vaksinasi yang diyakini sebagai salah satu tonggak kebangkitan bangsa Indonesia dari hantaman pandemi Covid-19 bisa berjalan dengan baik.

Kurniasih yang juga duduk di Komisi IX DPR RI, mengaku sudah menekankan pesan pada mitra komisi dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan dan Badan POM agar aspek kehalalan vaksin Covid-19 dari Sinovac, China bisa dikawal."(MUI) sudah ikut sampai ke Wuhan, China, untuk melihat vaksinnya dan katanya dari MUI ada yang ikut sampai ke Sinovac," kata Kurniasih dalam diskusi kehalalan vaksin yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerjasama dengan Kehumasan MPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (15/12/2020).

Sejauh ini, kata Kurniasih, informasi dari pihak MUI sebagai mitra pemerintah dalam penetapan sertifikasi halal menyebut, proses kajian masih berjalan di internal Majelis Ulama Indonesia.

Ads
Senayan, kata Kurniasih, juga meminta keseriusan pemerintah untuk transparan dan memastikan bahwa vaksin Sinovac aman digunakan olah rakyat Indonesia. Selain soal kehalalan dari MUI, izin penggunaan vaksin dari Badan POM juga harus ada.

"Jadi, vaksin ini masih tanda tanya. Artinya ini masih harus menjadi perhatian pemerintah, bahwa vaksin ini belum bisa digunakan sebelum izin Emergency Use Authorization dari BPOM dikeluarkan dan hasil uji klinisnya selesai dahulu dan plus sertifikasi halal dari MUI," kata Kurniasih.

Kurniasih, memungkasi, "jika sertifikat halal dari MUI sudah terbit tetapi kemudian izin BPOM belum ada, maka vaksin Sinovac tidak bisa beredar, dan ini akan sangat merugikan negara karena vaksin tidak bisa dipakai oleh masyarakat dan seluruh rakyat Indonesia,".***

Editor : Muhammad Dzulfiqar
Kategori : GoNews Group
www www