Home >  Berita >  Peristiwa

Ahmad Basarah Dukung Pembaharuan Materi Pendidikan Islam yang Toleran

Ahmad Basarah Dukung Pembaharuan Materi Pendidikan Islam yang Toleran
Wakil Ketua MPR, Ahmad Basarah. (Dok. MPR)
Rabu, 02 September 2020 22:54 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy

JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Dr. Ahmad Basarah mendukung gagasan pembaruan kurikulum dan metode pengajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) yang lebih toleran seperti yang digagas oleh Prof. Dr. Abdul Mu’ti.

Dalam orasi ilmiahnya saat dikukuhkan sebagai guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Rabu (2/9/20), Sekretaris Umum PP Muhammadiyah itu menyatakan bahwa di masa mendatang, meteri dan metode pengajaran PAI harus lebih pluralistis dan mendukung toleransi guna membentuk murid sekolah yang terbuka, toleran, bersikap positif, menerima, dan mau bekerjasama di tengah perbedaan sesuai ajaran Islam.

"Saya sangat sependapat dengan gagasan untuk menyempurnakan kurikulum dan metode pengajaran pendidikan agama Islam sesuai data-data yang diungkapkan Prof. Dr. Abdul Mu’ti dalam orasi ilmiahnya itu. Bangsa Indonesia beragam, baik dari segi suku, agama, ras, golongan, seni, budaya, juga bahasa. Kita harus mengelola kebhinekaan ini secara dewasa, antara lain dengan memberikan materi pendidikan yang mendukung kebhinekaan itu," kata Ahmad Basarah usai menghadiri pengukuhan Abdul Mu’ti sebagai guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Dalam orasi ilmiahnya, Abdul Mu’ti antara lain memang menyoroti peningkatan intoleransi keagamaan di dunia, termasuk di Indonesia, yang bersumber dari banyak sebab sosiologis, politik, juga sistem pendidikan. Salah satu sebab yang dia ungkap adalah materi dan metode pengajaran PAI yang tidak bersifat pluralistis. Ia mengutip hasil penelitian Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 2018 bahwa 58,15% pelajar dan mahasiswa berpandangan radikal, 51,1% intoleran terhadap rekan seagama, dan 34,3% intoleran terhadap pemeluk agama lain.

Ads
"Merujuk pada temuan PPIM yang dikutip Prof. Abdul Mu’ti itu, saya semakin yakin bahwa kurikulum Pancasila memang harus segera diajarkan kembali secara formal di sekolah-sekolah dan semua kampus. Pancasila jelas mengajarkan kita bersikap pluralis, toleran, menjaga gotong royong, dan mengajak kita untuk selalu bersatu sebagai anak bangsa seperti yang beliau sampaikan dalam orasi ilmiahnya," tandas Anggota Komisi X DPR RI yang antara lain membidangi pendidikan itu.

Di antara orasi ilmiahnya, Abdul Mu’ti mengajukan solusi perbaikan materi dan metode pengajaran PAI di masa depan dengan menawarkan lima dasar pengembangan kurikulum, yakni nilai ketuhanan, kebebasan, keterbukaan, kebersamaan, dan kerjasama. Dia menekankan PAI pluralistis tidak sama dengan sinkretisme atau agnotisme, tapi menekankan agar murid diberikan perspektif yang memungkinnya bersikap kritis dan cenderung menentukan pilihan secara mandiri, sukarela, dan bertanggung jawab.

Merespon solusi yang ditawarkan Abdul Mu’ti itu, Ahmad Basarah bahkan menyatakan bahwa kelima nilai itu sebenarnya sudah terkandung dalam Pancasila yang menjadi idelogi bangsa Indonesia.

"Nilai ketuhanan yang ditawarkan Profesor Abdul Mu’ti jelas terkandung dalam sila pertama Pancasila. Sila ketiga relevan dengan nilai kebersamaan dan kerjasama.  Sedangkan nilai kebebasan dan keterbukaan yang beliau ungkapkan relevan dengan sila keempat dan kelima Pancasila," jelas doktor bidang hukum yang menulis buku berjudul "Bung Karno, Islam dan Pancasila" itu.

Terakhir, Ahmad Basarah berharap gagasan untuk menyempurnakan kurikulum dan metode pengajaran PAI yang disampaikan Prof Abdul Mu’ti segera bisa direalisasikan oleh pihak-pihak yang berkompeten. Dia yakin, materi PAI yang pluralis akan menjadi menjadi perekat bangsa dalam memperkuat kebhinekaan ketika para anak didik di semua sekolah sejak awal sudah diajarkan nilai-nilai ketuhanan, kebersamaan, dan toleransi kepada sesama anak bangsa.

Hadir dalam acara pengukuhan guru besar itu antara lain Menko PMK Muhazir Effendi, Mendikbud Nadiem Makarim, Menteri Agama periode 2014-2019 Lukman Hakim Saifuddin, pimpinan MPR RI Zulkifli Hasan dan Arsul Sani, serta sejumlah undangan lainnya yang hadir secara sangat terbatas.***

www www