Home >  Berita >  Ekonomi

Resesi Ekonomi, Irwan Fecho Sindir Perppu Corona

Resesi Ekonomi, Irwan Fecho Sindir Perppu Corona
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Irwan Fecho. (Ist)
Jum'at, 07 Agustus 2020 18:09 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy

JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Irwan Fecho meminta Presiden Joko Widodo bicara apa adanya kepada rakyat mengenai kondisi perekonomian pascakeluarnya data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait pertumbuhan ekonomi nasional kuartal II 2020.

Anggota Fraksi Demokrat DPR RI ini menyebutkan, BPS menyatakan perekonomian RI di kuartal II 2020 minus 5,32 %. Angka itu jauh di bawah target Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang sebelumnya di angka 3,8 %.

"Itu artinya pemerintah gagal dan perlu siaga di kuartal berikutnya. Masyarakat berhak khawatir dan bertanya-tanya. Pak Jokowi harus jujur dan terbuka menyampaikan kepada rakyat tentang kondisi hari ini dan bagaimana rencana strategis pemerintah menghadapinya," ucap Irwan, di Jakarta, Jumat 6/8/2020)

Terlebih lagi di tengah perkembangan pandemi Covid-19 terus meninggi, tetapi di sisi lain pertumbuhan ekonomi juga melenceng dari target pemerintah.

Ads
"Apalagi alasan pemerintah untuk berkelit dari hal ini. Padahal sudah diberi kewenangan oleh Perppu yang menjadi UU untuk mengelola keuangan negara selonggar-longgarnya tanpa potensi pidana, kebijakan kenaikan harga listrik, BPJS juga penarikan pajak yang tinggi," tutur Irwan.

Menurut legislator asal Kalimantan Timur ini, rakyat sudah cukup menderita dengan kenaikan harga listrik, iuran BPJS Kesehatan, biaya pendidikan dan kesehatan termasuk pajak. Oleh karena itu, masyarakat jangan lagi disalah-salahkan terkait penggunaan masker, sosial distancing dan protokol Cobid lainya.

"Apalagi mau disanksi, tentu itu makin memberatkan hidup masyarakat," tegas Irwan.

Karena itu, dia meminta pemerintah untuk fokus menghentikan penyebab utama semua dampak kesehatan, ekonomi, hingga sosial. Artinya, Covid-19 harus diturunkan perkembangannya. Dengan demikian dampaknya pun berkurang.

"Kemudian secara simultan mendorong percepatan realisasi penyelamatan ekonomi dan sosial dengan pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabilitas," tukas anggota Komisi V DPR ini.

www www