Papan Daftar Penerima Bansos di Banyuwangi Diapresiasi Mendagri

Papan Daftar Penerima Bansos di Banyuwangi Diapresiasi Mendagri
Papan Daftar Penerima Bantuan Sosial (Bansos) di Banyuwangi. (Foto: Ist./detikcom)
Minggu, 17 Mei 2020 19:00 WIB
JAKARTA - Bupati Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, Abdullah Azwar Anas, melalui jajarannya, membuat papan pengumuman berisi daftar nama, alamat warga KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang diurut berdasarkan jenis program bantuan sosial, mulai dari Program PKH, Bansos Tunai, Kartu Sembako, BLT Dana Desa, Bansos Pemda hingga Kartu Pra Kerja.

Daftar penerima dalam papan pengumuman tersebut diurut berdasarkan Nama Desa dan dipasang di lapangan mesjid, tempat yang mudah diakses dan banyak dikunjungi warga Banyuwangi. Langkah ini, dinilai sebagai inovasi dan mendapat apresiasi dari Kemendagri.

"Saya sudah mendapat informasi tentang inovasi Bupati Anas. Saya puji beliau dengan terobosan ini karena bisa mensinkronkan berbagai skema bansos, mempercepat penyalurannya dan Insyaallah mayoritas tepat sasaran karena datanya dibuka transparan ke warga dan masyarakat dapat mengkoreksi bila ditemukan masalah. Tanpa perlu gaduh di ruang publik dan tanpa konflik antar masyarakatnya. Salut!" kata Mendagri, Tito Karnavian kepada Minggu (17/5/2020).

"Bagusnya lagi, Bupati melibatkan seluruh perangkat Kecamatan, Desa, tokoh agama dan tokoh masyarakat di dalam membangun terobosan tersebut. Inovasi ini sederhana namun efektif karena prinsip tata kelola yang baik diterapkan secara nyata, yaitu transparansi, partisipasi masyarakat, fasilitasi Pemda dan utamanya akses masyarakat untuk mengadakan koreksi langsung bila terjadi kesalahan di daftar penerima bansos," tandasnya.

Ads
Mengutip riilis Puspen Kemendagri, ada Rp. 110 Triliun berasal dari APBN untuk program jaring pengaman sosial di masa Covid-19, dan sekitar Rp. 53 Triliun BLT Desa yang bersumber dari Dana Desa, refocusing dan realokasi APBD.

"Setidaknya terdapat 8 jenis bansos, baik dalam tunai maupun non tunai, yang ditargetkan membantu sekitar 50 juta warga yang membutuhkan akibat dampak Covid 19," kutipan rilis tersebut.***
Editor : Muhammad Dzulfiqar
Kategori : Pemerintahan, GoNews Group
www www