DPD RI Desak Mendikbud Untuk Meningkatkan Pemerataan Kualitas Pendidikan di Daerah

DPD RI Desak Mendikbud Untuk Meningkatkan Pemerataan Kualitas Pendidikan di Daerah
Foto: Dok. DPD RI
Rabu, 12 Februari 2020 14:57 WIB
JAKARTA - Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, meminta pemerintah untuk meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan di daerah. Demikian diungkapkan Sultan usai memimpin rapat kerja antara Komite III DPD RI dengan Mendikbud, Nadiem Makarim di Gedung B DPD RI, Jakarta, Rabu (12/02/2020).

“Kita masih melihat adanya kesenjangan kualitas pendidikan antara daerah. Terutama antara daerah di perkotaan dengan daerah di pelosok. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah. Bagaimana caranya kita membuat sistem yang bisa memeratakan kualitas pendidikan antar daerah,” tegasnya.

Lebih lanjut Sultan mengungkapkan perubahan kebijakan menteri yang baru diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Sebenarnya, kata Najamudin kualitas sumber daya manusia kita tidak kalah dengan negara-negara lain. Tapi kenapa di peringkat universitas kita selalu berada di posisi ratusan kelas dunia. Ini juga yang menjadi PR kita semua. Bagaimana peringkat universitas kita bisa naik di kelas dunia,".

Ads
Sementara itu, dalam paparannya di Komite III DPD RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim mengungkapkan program kerja Kemendikbud tahun 2020 terkait dengan evaluasi sistem pembelajaran.

Pertama, menyediakan pratik-praktik baik untuk materi ujian sekolah. Kedua, mendampingi pemerintah daerah untuk tidak lagi mewajibkan materi ujian kelulusan di daerahnya, melainkan memberikan kemerdekaan untuk masing-masing sekolah. Ketiga, melaksanakan ujian nasional tahun 2020 (terakhir kalinya) untuk 8,4 juta peserta didik. Keempat, merancang asesmen kompetensi dan survei karakter tahun 2021.

“Kemendikbud bekerjasama dengan PUPR dan Kemenkominfo untuk mempersiapkan sarana dan prasarana perangkat IT dalam program perancangan asesmen kompetensi dan survey karakter, perangkat IT tersebut juga digunakan untuk pelaporan pertanggungjawaban dana BOS secara online,” tegas Nadiem.***
Editor : Muhammad Dzulfiqar
Kategori : GoNews Group, Pendidikan, Pemerintahan, Politik
www www