Aliansi Tangkap Maling Jiwasraya Desak DPR Bentuk Pansus

Aliansi Tangkap Maling Jiwasraya Desak DPR Bentuk Pansus
Kamis, 06 Februari 2020 16:36 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Tarik ulur soal Pansus Jiwsraya di DPR RI, dianggap sarat dengan permainan.Hal ini diungkapkan Koordinator Atmaja "Aliansi Tangkap Maling Jiwasraya, Imam Indonesia saat menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (6/2/2020) siang.

Imam mengungkapkan, pihaknya mendesak agar DPR RI segera membentuk Pansus Jiwasraya. "Hak angket DPR harus digunakan untuk kebaikan dan kepentingan rakyat. Jiwasraya bukan kasus kecil, maka penyelesaiannya harus semaksimal mungkin," ujar Imam.

"Jangan sampe muncul kecurigaan publik bahwa ulur waktu pembentukan pansus Jiwasraya ini sarat permainan," tandasnya.

Ads
Imam membandingkan kasus Jiwasraya dan Century. Dimana kerugiaan Century 7,4 triliun saat itu bikin heboh DPR bahkan sampai ada 9 tim yang menginisiasi Pansus.

"Aneh saya rasa, di Kasus Jiwasraya ini, ada duit 13,7 triliun hilang, tapi DPR enggak bentuk pansus, ada apa? Syarat pansus sudah terpenuhi lalu tunggu apalagi," tegasnya.

Kasus ini kata Dia, sangat ditunggu-tunggu masyarakat. Sebagai penyambung lidah masyarakat, DPR tidak perlu lagi dagelan membentuk Panja.

Sementera itu, di Kantor Kemenkeu juga ada demo dari para pemegang polis Jiwasraya, mereka dateng ke kantor Sri Mulyani ingin menyampaikan data dan fakta. "Tapi iktikad baik mereka tak dijawab baik oleh menteri, malah dibiarin," pungkasnya.

Untuk diketahui, hari ini ada puluhan nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pagi ini mendatangi kantor Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat.

Puluhan nasabah yang menjadi korban gagal bayar ini kompak mengenakan pakai kemeja putih dan celana hitam. Mereka yang datang ke kantor Sri Mulyani ada sekitar 50 orang. Keinginannya hanya satu, menyerahkan surat kepada Sri Mulyani.

"Kita ingin bertemu Menteri atau Wamen, kita tunggu Pak," kata salah satu nasabah, Haresh Nandawi di gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (6/2/2020).***

www www