Home >  Berita >  Politik

Ini Kata Jufri Sulaiman, S.Sos, M.A.P Soal UUPA dan Qanun Aceh Tentang Keberadaan KIP

Ini Kata Jufri Sulaiman, S.Sos, M.A.P Soal UUPA dan Qanun Aceh Tentang Keberadaan KIP
Sabtu, 21 Desember 2019 19:59 WIB
ACEH UTARA — Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dan KIP Kabupaten/Kota yang masa jabatan bupati/wakil bupati berakhir tahun 2022 berkewajiban untuk menyusun tahapan Pilkada 2022.

"Walaupun KIP secara hirarki adalah bagian dari KPU RI, namun nomenklatur pembentukan KIP menggunakan undang-undang khusus yang hanya berlaku untuk Aceh, sehingga penabalan nama KIP hanya ada di Aceh sebab pembentukannya menggunakan UUPA," kata mantan Ketua KIP Aceh Utara periode 2013-2018, Jufri Sulaiman, S.Sos, M.A.P, Sabtu (21/12/2019).

Perlu juga di pahami, lanjutnya, bahwa UUPA itu bukan undang-undang Aceh tetapi undang-undang Republik Indonesia yang mengatur tentang pemerintahan Aceh dalam bingkai NKRI. KiP yang dilahirkan dengan UUPA berkewajiban untuk melaksanakan pasal-pasal yang diatur di dalam UUPA khususnya bab Pemilihan.

"Termasuk menyangkut jadwal dan tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. UUPA bab X pasal 65 jelas mengatur bahwa gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat setiap 5 tahun sekali melalui pemilihan yang demokratis, bebas, rahasia serta dilaksanakan secara jujur dan adil," ucapnya lagi.

Ads
Kemudian, tambah Jufri, di dalam Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/ wakil bupati dan walikota/ wakil walikota BAB XI pasal 101 ayat 3, pemungutan suara serentak pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/ wakil bupati, walikota/wakil walikota hasil pemilihan 2017 dilaksanakan pada tahun 2022.

"Kalau merujuk kepada UUPA dan Qanun 12 tahun 2016 KIP Aceh dan KIP kabupaten kota sudah seharusnya mempersiapkan seluruh hal yang berkenaan dengan Pilkada 2022 temasuk tahapan dan jadwal serta persiapan anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan agenda Pilkada tersebut," ujar Jufri yang juga sekretaris komisi III DPRK Aceh Utara periode 2019-2024.

"Kita tentunya tidak menginginkan dalam setiap momen Pilkada di Aceh terjadi konflik regulasi untuk itu perlunya semua pihak baik di daerah maupun di pusat untuk tunduk kepada peraturan yang sudah dikeluarkan apalagi Aceh memiliki undang-undang yang mengatur secara khusus tentang hal tersebut," sambungnya lagi.

Jufri yang juga Politisi Partai Gerindra melanjutkan, bahkan hal ini diperkuat oleh keputusan MK 66/2017. DPD Partai Gerindra Aceh bahkan sudah mengeluarkan rekomendasi agar Pilkada Aceh bisa dilaksanakan pada tahun 2022 sebagaimana disampaikan oleh ketua DPD partai Gerindra Aceh pada saat rakorda di Banda aceh pada tanggal 22 November 2019 lalu.

Sementara itu politisi Partai Aceh Razali Abu atau Abu Lapang yang menjabat sebagai ketua komisi III juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat jangan menyamakan Aceh dengan wilayah lain di Indonesia, Aceh adalah daerah khusus dan itu dibuktikan dengan disahkannya UU No 11 tahun 2006 yang mengatur tentang kekhususan Aceh.

"UUPA itu tidak lahir dengan sendirinya tetapi buah dari konflik panjang antara pemerintah RI dengan GAM, konsekuensi penyelesaian konflik Aceh disepakatilah perjanjian damai di Helsinki yang kemudian sebagian dari isi perjanjian tersebut dituangkan ke dalam UUPA, UUPA itu bukan produk DPRA tapi produk pemerintah pusat yang sudah di undangkan," jelasnya.

Pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib menjalankan UU sepanjang undang-undang itu belum di cabut atau di revisi kata mantan kombatan GAM ini. Masyarakat Aceh sudah jenuh kalau setiap menjelang Pilkada kemudian menimbulkan konflik regulasi di Aceh.

"Oleh karena itu pemerintah Aceh, DPRA dan seluruh elemen masyarakat yang peduli terhadap Aceh wajib memperjuangkan kekhususan Aceh sebagaimana tertuang di dalam UUPA, konon lagi negara mengakui daerah-daerah khusus dan daerah istimewa tang diatur di dalam undang-undang sebagaimana tertuang di dalam UUD 1945 Pasal 18 B pungkas ketua Komisi III DPRK Aceh Utara ini," demikian Jufri Sulaiman, S.Sos, M.A.P[]
Editor : Rio
Kategori : Politik, Aceh Utara
www www