Perpendek Masa Tunggu Ibadah Haji, Ini 3 Usulan MPR

Perpendek Masa Tunggu Ibadah Haji, Ini 3 Usulan MPR
Minggu, 01 Desember 2019 23:30 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Di hadapan ratusan anggota Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) yang datang dari berbagai daerah, saat mengikuti Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-15, Gedung Nusantara V, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, 30 November 2019, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mengusulkan 3 kiat agar proses jadwal tunggu ibadah haji tidak terlalu lama dan panjang.

Pertama, mendorong Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk menggelar konferensi tingkat tinggi guna membahas quota haji.

"Dulu penetapan quota haji dilakukan oleh OKI saat menggelar konferensi di Amman, Jordania, pada tahun 1987," ujar HNW.

Dalam konferensi itu dihitung satu orang perseribu penduduk. Menurut HNW aturan tersebut sudah tidak tepat sebab perekonomian ummat Islam semakin meningkat serta diakui infrastruktur serta fasilitas di Arab Saudi semakin baik sehingga dirinya yakin negara kaya minyak itu mampu menampung jamaah haji lebih banyak. "Untuk itulah perlu digelar KTT OKI untuk membahas kembali masalah quota haji," ujar pria asal Klaten, Jawa Tengah, itu.

Ads
Kedua, banyak negara Islam, baik yang dalam kondisi damai atau dalam konflik peperangan tidak menggunakan quota yang ada secara penuh sehingga kekosongan jatah itu bisa digunakan oleh calon jamaah haji dari Indonesia. "Di Suriah lagi terjadi konflik, nah quota yang tidak dimanffaatkan bisa digunakan oleh calon jamaah haji kita," paparnya.

Hal demikian menurutnya juga terjadi di beberapa negara Afrika bahkan juga di Thailand dan Filiphina.

Ketiga, quota haji yang tidak digunakan oleh jamaah haji yang ada di Thailand dan Filiphina bisa digunakan oleh calon jamaah haji Indonesia.

"Dengan melakukan pendekatan diplomasi antaranggora ASEAN maupun diplomasi bilateral," tuturnya.

"Quota yang ada mending digunakan untuk calon jamaah haji dari Indonesia secara sah daripada digunakan oleh pihak lain yang selanjutnya menimbulkan masalah," tambahnya.

Memangkas jadwal tunggu ibadah haji di Indonesia diakui oleh Wakil Ketua Badan Wakaf Pondok Pesantren Gontor itu sangat penting sebab waktu yang ada hingga 40 tahun. "Bayi yang baru lahir hari ini baru bisa naik haji 40 tahun kemudian," ujar HNW.

Dalam Rakernas yang bertema ‘Meningkatkan Soliditas Ummat dan Kesiapan IPHI Menyongsong Muktamar VII/2020 Untuk Indonesia Maju dan Bermartabat’, HNW menceritakan pengalaman hidupnya yang pernah tinggal di Arab Saudi selama 13 tahun. "Sudah beberapa kali naik haji," tuturnya.

Selama di sana, ia menceritakan pernah membantu relawan haji serta menolong jamaah haji yang tersesat. "Beribadah haji merupakan hal yang perlu disyukuri," ujarnya.

Dikatakan dalam sejarah pergerakan dan perjuangan bangsa  Indonesia, mereka yang menjadi tokoh penggerak adalah mereka yang mempunyai gelar haji, seperti KH. Ahmad Dahlan, KH Hasyim Asyhari, Haji Oemar Said Cokroaminoto, Haji Agus Salim, Haji Mohammad Natsir, dan banyak yang lainnya.

"Haji Oemar Said Cokroaminoto merupakan Guru Bangsa," ungkapnya.

Merekalah yang menghadirkan lahir dan merdekanya Indonesia. Lebih lanjut dikatakan, para haji pada masa pergerakan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah sosok-sosok pejuang. Pada tahun 1903, organisasi Jamiatul Khair mengadakan Konferensi Ummat Islam di mana hasil konferensi itu adalah menyatakan keinginan merdeka dari penjajahan bangsa asing.

Dari organisasi itu selanjutnya lahir organisasi Sarikat Dagang Islam, kemudian SI, dan organisasi-organisasi Islam lainnya. Untuk itulah dirinya mendorong IPHI agar hadir dan merealisasikan cita-citanya untuk Indonesia. "Kita harap IPHI menjadi pioneer bagi para jamaahnya untuk membangkitkan Indonesia," tegasnya.

HNW mendorong keinginan organisasi itu untuk bergerak dalam segala bidang seperti Muhammadiyah, NU, Persis, dan organisasi Islam lainnya. "Tugas IPHI penting buat ummat," ujarnya.

Hadir dalam pembukaan rakernas, Ketua Umum IPHI Ismed Hasan Putro, Ketua Dewan Penasihat IPHI Jenderal (Purn) Djoko Santoso, dan Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Ismed dalam kesempatan itu menuturkan rakernas yang digelar disebut merupakan momentum yang tepat yang menjadikan IPHI bagian integral dari Indonesia.

Kepengurusan organisasi itu dikatakan tersebar d seluruh Indonesia. Diungkapkan IPHI memiliki anggota sebanyak 10 juta dan 4,8 calon anggota, calon haji.

"Kita memiliki Majelis Taklim yang rutin menggelar pangajian," ujarnya.

Organisasi itu bercita-cita juga mengurusi masalah pangan, sembako, di mana mereka akan mendirikan semacam toko warung haji. "Bukan untuk memperkaya diri namun untuk kesejahteraan ummat," paparnya.***
www www