PSI Tunggu Keberanian Anies Potong APBD yang Diprediksi Defisit Rp 10 Triliun

PSI Tunggu Keberanian Anies Potong APBD yang Diprediksi Defisit Rp 10 Triliun
Ilustrasi: alinea.id
Kamis, 21 November 2019 16:49 WIB
JAKARTA -Batas waktu penyusunan APBD DKI Jakarta semakin dekat tapi titik terang masih belum terlihat. Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DPRD Jakarta, mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera bertindak tegas melakukan pemotongan drastis rancangan anggaran agar tidak terjadi defisit fantastis yang nilainya bisa mencapai Rp 10 triliun rupiah.

Ketua Fraksi PSI, Idris Ahmad mengatakan bahwa Jakarta membutuhkan kepemimpinan dan ketegasan dari Gubernur Anies dalam memperbaiki secara komprehensif rancangan anggaran Jakarta yang ada.

“Proses penganggaran DKI Jakarta memasuki posisi yang semakin kritis. Saya harap Pak Gubernur bisa tegas memotong anggaran. Akan banyak keputusan sulit terkait pemotongan ini karena angka Rp 10 triliun rupiah yang harus dipotong itu sangat besar.

"Dalam setiap pemotongan anggaran besar pasti ada banyak pertentangan dan kepentingan. Tidak bisa dipungkiri, ini adalah ujian besar bagi Gubernur Anies," tegas Idris melalui pernyataan tertulis, Kamis (21/11/2019).
Ads

Idris meyakini masih banyak pos-pos anggaran yang bisa dipotong untuk efisiensi. Dalam anggaran tersebut, terdapat pos belanja langsung dan tidak langsung, serta pos pembiayaan. Untuk melakukan efisiensi, diperlukan keterbukaan dan kecermatan, apalagi mengingat batas waktu pembahasan di akhir November sudah kurang dari dua minggu.

“Konsekuensinya jelas penganggaran akan molor. Kami tidak mau penyisiran anggaran ini dilakukan secara sulap. Untuk eksekutif menyisir 10 triliun Rupiah, bisa habis berminggu-minggu. Kemudian, dokumen kembali lagi ke legislatif di mana PSI berkomitmen akan menyisir lagi secara mendalam dan itu butuh waktu. Bisa-bisa semua baru selesai di bulan Januari sebelum masuk ke evaluasi Kemendagri,” kata Idris.

PSI menilai Gubernur Anies harus berani mengeluarkan keputusan makro dan komprehensif untuk memotong 10 triliun Rupiah. Menurut Idris, pemotongan anggaran sebesar itu sudah bukan sekedar keputusan teknokratis lagi, tapi sudah menjadi keputusan dan kebijakan politis.

“Tidak bisa tidak, untuk memotong angka sebesar 10 triliun Rupiah, Gubernur harus pegang kendali langsung. Harus ada kebijakan yang jelas, komprehensif, dan berani. Ini level pengambilan keputusan yang tidak bisa dilakukan oleh Bappeda atau Sekda, tapi harus langsung dari Gubernur. Harus segera dilakukan,” tambah Idris.

Idris menambahkan bahwa upaya memotong defisit anggaran adalah tanggung jawab moral seluruh pemangku kebijakan. Pemotongan hanya bisa mulus diwujudkan jika seluruh partai politik dan tim penyusun eksekutif duduk bersama dan mau terbuka terkait dengan prioritas anggaran dan kemampuan fiskal daerah. Idris berharap Pemprov DKI tetap memprioritaskan anggaran untuk pembangunan yang strategis demi kepentingan masyarakat Jakarta.

“Fraksi PSI bersama dengan fraksi-fraksi lain di DPRD DKI Jakarta siap membantu menyelesaikan permasalahan anggaran ini demi kelangsungan pembangunan di DKI Jakarta. Di situasi genting seperti ini, semua pemangku kebijakan harus bisa duduk bersama mencari solusi yang dibutuhkan oleh masyarakat Jakarta. Ini kepentingan bersama,” tutup Idris.***
Editor : Muhammad Dzulfiqar
Kategori : GoNews Group, Pemerintahan, Politik
www www