Home >  Berita >  Umum

Poktan Penerima Dana BPDPKS Sebut Tak Ada Fee yang Disetorkan ke Disbunnak Keswan Aceh Utara

Poktan Penerima Dana BPDPKS Sebut Tak Ada Fee yang Disetorkan ke Disbunnak Keswan Aceh Utara
Kamis, 21 November 2019 22:09 WIB
Penulis: Wartawan Jamaluddin Idris
LHOKSUKON – Para Kelompok Tani (Poktan) penerima bantuan dana dari Badan Pengelola Dana Peremajaan Kelapa Sawit (BPDPKS) tidak dimintai fee (biaya) 5 persen oleh pihak Dinas Perkebunan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disbunnak Keswan) Kabupaten Aceh Utara. Hal tersebut ditegaskan langsung sejumlah pengurus Poktan dan Koperasi dalam konferensi pers di kantor Disbunnak Keswan di Lhokseumawe, Jumat (22/11/2019).Dalam pertemuan tersebut dihadiri 7 Poktan dan Koperasi. Mereka menyampaikan bahwa isu yang beredar di lapangan tentang Disbunnak Keswan meminta fee pada Poktan itu tidak benar. Mereka juga menyampaikan apa yang telah dan sedang dikerjakan saat ini sesuai dengan aturan yang berlaku.

Masing-masing pengurus Poktan yang hadir dalam konferensi pers tersebut juga turut membuat surat pernyataan bermaterai 6.000 sebagai bentuk pembuktian bahwa tidak ada permintaan fee oleh pihak dinas pada Poktan dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan.

“Selama PSR yang kami raih hampir dua tahun ini, alhamdulillah sudah cair mungkin di bulan Agustus 2018 lalu. Dua tahun kami berdarah-darah meraih untuk PSR ini sampai ke (pemerintah) pusat beberapa kali. Namun dalam hal ini kami sangat sedih dengan adanya berita-berita yang tidak sesuai dengan apa kami lakukan. Selama ini kami telah bekerja sesuai dengan RAB yang ditentukan BPDPKS,” kata Ketua Koperasi Buket Makmur, Gampong Alue Leuhob, Kecamatan Cot Girek, Sandy.

Ads
Sandy menyebut, soal isu fee 5 persen yang diberikan ke dinas dari dana tersebut sama sekali tidak ada. Jangankan ke dinas, pihaknya saja sebagai pelaku atau pelaksana di lapangan tidak melakukan hal-hal seperti ini.

“Maka perlu kami klarifikasi di sini bahwa yang namanya fee 5 persen ke dinas itu sama sekali tidak ada dan kami sama sekali tidak pernah menjanjikan fee 5 persen ke dinas. Malahan dinas lah yang kami minta tolong hingga tengah malam bahkan sampai subuh untuk membantu melaksanakan ini,” ujar Sandy lagi.

Sandy mengatakan untuk meraih dana BPDPKS itu tidaklah mudah, apalagi sebelumnya ia tidak memiliki hubungan komunikasi langsung dengan pusat. Namun setelah Kepala Dinas Perkebunan, Kastabuna, waktu itu memberikan jalan hingga terealisasilah dana BPDPKS tersebut.

“Alhamudillah selama hampir dua tahun terakhir ini dana BPDPKS sudah cair dan untuk Buket Makmur hampir 85 persen kami sudah selesai dan semua berjalan lancar. Kami berharap ke depan tidak ada lagi pihak-pihak lain yang istilahnya mengganggu kami, akhirnya kami tidak semangat dan akhirnya korban masyarakat. Ini bukan untuk kepentingan kami, tetapi kami perjuangkan untuk masyarakat yang tanaman sawitnya sudah 25 tahun tidak berbuah lagi dan mereka tidak punya untuk replanting,” terangnya.

Hal senada juga disampaikan oleh pengurus Poktan Bijeh Mata Sidomuliyo, Darkasyi. Dalam keterangannya, Darkasyi juga menyebut bahwa selama ini tidak ada fee 5 persen yang disetor ke dinas dari dana BPDPKS dan pihak dinas juga tidak pernah meminta dari Poktan.

“Kami menyatakan hari ini bahwa itu tidak bena. Mereka (pihak dinas) tidak meminta dan dari kami pun tidaka ada,” jelas Darkasyi didampingi para pengurus Poktan lainnya.

Adapun Poktan yang hadir dalam pertemuan itu antara lain, Poktan Aman Jaya dari Gampong Buket Hagu, Kecamatan Lhoksukon, Poktan Udep Sare dan Poktan Bijeh Mata Sidomuliyo dari Gampong Sidomuliyo, Kecamatan Kuta Makmur, Poktan Bunga Tani dari Gampong Lhok Asan, Kecamatan Geureudong Pase, Poktan Satu Rumpun dari Gampong Cot Girek, Kecamatan Cot Girek, KUD Buket Makmur dari Gampong Alue Leuhob dan Koperasi Perkebunan Sejahtera Mandiri.

Tanggapan Disbunnak Keswan Aceh Utara

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Perbenihan Produksi dan Perlindungan Perkebunan, Disbunnak Keswan Aceh Utara, Ir Lilis indriansyah mengatakan pihaknya sama sekali tidak pernah meminta dana atau fee dari petani.

“Pihak kami tidak pernah meminta apapun dari petani. Dari pihak kami malah sedih karena merugikan petani, merugikan dinas dan rakyat Aceh Utara. Karena, bagaimana pun, berita-berita tersebut kan masuk ke pusat. Jadi kalau ada riak-riak seperti ini bagaimana kita bisa membangun, bagaimana kita bisa memberikan pendapat lebih kepada petani. Sedangkan petani sedang kita giatkan mereka mari bekerja dan bekerja,” ujarnya.

Lilis berharap ke depan tidak terulang lagi hal-hal seperti itu. Selama ini, kata Lilis, BPDPKS telah membantu 7 kelompok tani di Kabupaten Aceh Utara dengan luas lahan 1.147 hektar.

“Jika dikalikan dengan anggaran Rp 25 juta per hektar, maka sekitar 28 miliar. Kita akan menjemput sekitar Rp 65 miliar, namun dengan adanya pemberitaan seperti ini, kita terganggu beberapa hari,” ujar Lilis.

Dalam hal ini, sambung Lilis, pihaknya selalu berkoordinasi dengan beberapa stakeholder yang ada, mulai dari BKPH, Koperasi dan beberapa pihak lainnya.

Sebelumnya beredar berita, Disbunnak Keswan Aceh Utara meminta fee 5 persen pada kelompok tani dari dana yang dikuncurkan oleh BPDPKS. Dana tersebut dikucurkan untuk peremajaan kelapa sawit kepada sejumlah kelompok tani di Aceh Utara.

Editor : Rio
Kategori : Umum, GoNews Group, Aceh Utara
www www