Masyarakat Olahraga Menjerit, Presiden Diminta Revitalisasi PPGBK

Masyarakat Olahraga Menjerit, Presiden Diminta Revitalisasi PPGBK
Selasa, 12 November 2019 22:15 WIB
Penulis: Azhari Nasution
JAKARTA - Kawasan Gelanggang Olahraga (Gelora) Bung Karno Jakarta sudah bukan menjadi rumah yang ramah bagi masyarakat olahraga. Padahal, gelanggang olahraga yang didiirikan Presiden Soerkarno dengan tujuan untuk membangun prestasi olahraga Indonesia agar bisa bersaing di kancah internasional.Dulu kawasan yang dianggap sebagai paru-paru kota Jakarta ini menjadi tempat masyarakat untuk berolahraga. Kini, semua sudah berubah menjadi hutan kaca dan masyarakat olahraga pun sudah mulai tersingkirkan. Dulu, di lapangan tenis Gelora Bung Karno, kita masih bisa melihat atlet-atlet andalan Indonesia seperti Yayuk Basuki, Wailand Walalangi, Suharyadi, Purnomo, Sarengat menjalani program pelatnas menuju multi event seperti SEA Games, Asian Games dan Olimpiade.

Kini, petenis-petenis andalan Indonesia sudah tidak bisa memanfaatkan sarana lapangan tenis karena harganya yang sangat mahal. Mereka sudah tersingkir ke lapangan tenis Pejompongan. Yang lebih miris lagi, petenis pelatnas yang dipersiapkan untuk menghadapi SEA Games Filipina 2019 itu hanya bisa memanfaatkan dua lapangan. Padahal, mereka akan bertanding untuk mengibatrkan Merah Putih di ajang pesta olahraga dua tahunan negara-negara Asia Tenggara.

Begitu juga cabang angkat besi yang tadinya melakukan pelatnas di Ring Road Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan kini sudah tersingkir. Eko Yuli Irawan yang meraih perak dan perunggu Olimpiade terpaksa menjalani latihan di Markas Marinir Jl Kuwini Jakarta Pusat.

Ads
Bukan hanya atlet yang tidak bisa berada di kawasan olahraga kebanggaan Indonesia. Namun, induk-induk organisasi olahraga (PB/PP) pun sudah tersingkir. Sebut saja PSSI, PB POBSI, PTMSI, PB ISSI yang tadinya berkantor di Stadion Utama tersingkir.

Semua itu akibat beratnya beban sewa kantor dan sewa tempat latihan yang dipatok Pusat Pengelola Gelora Bung Karno (PP GBK). Jangan heran bilamana sarana olahraga mewah yang didirikan untuk mensukseskan Asian Games 2018 tidak bisa dimanfaatkan untuk kepentingen prestasi olahraga Indonesia.

Semua itu berkaitan dengan kebijakan PP GBK yang lebih mengutamakan bisnis dan mengesampingkan kegiatan sosial membangun dunia olahraga Indonesia. Padahal, sejarah berdirinya komplek Gelora Bung Karno ini tidak terlepas dari adanya peran masyarakat yang rela menghibahkan tanahnya demi kemajuan olahraga Indonesia yang diimpikan Presiden Soekarno.

Melihat kondisi pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno Jakarta yang sudah berubah dari tujuan awalnya dimana lebih mengutamakan bisnis itu mengundang reaksi keras Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Cricket Indonesia (PP PCI), Arsyad Ahmadin. Bahkan, dia menuding PP GBK yang sudah tidak pernah lagi memberikan bantuan dana terhadap keberangkatan Tim Indonesia di berbagai multi event dengan sengaja menyingkirkan masyarakat olahraga Indonesia dari tempat bersejarahnya.

"Bagaimana masyarakat olahraga tidak menjerit kalau mereka diperlakukan sama dengan masyarakat umum. Jangankan memberikan bantuan dana untuk memberangkatkan Tim Indonesia ke berbagai event sudah tidak diberikan seperti di era KONI Pusat sebelum terpisah menjadi KONI dan KOI. Tetapi, sewa kantor dan tempat latihan pun dipatok PP GBK dengan harga begitu mencekik yang mengakibatkan masyarakat olahraga Indonesia tersingkir dari lingkungannya. Ini sebagai bukti bahwa PP GBK memang tidak pernah peduli dengan prestasi olahraga Indonesia dan telah melupakan sejarah berdirinya Komplek Gelora Bung Karno," katanya.

"Perlu dicatat bahwa Presiden Soekarno mendirikan Gelora Bung Karno dengan tujuan untuk membangun prestasi olahraga Indonesia. Dan, PP GBK juga perlu memahami bahwa ada masyarakat yang menghibahkan tanahnya demi berdirinya Gelora Bung Karno," jelas Wakil Ketua Umum PP PCI, Arsyad Ahmadin di Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Memang, kata Arsyad, biaya pengelolaan sarana olahraga yang dikeluarkan cukup besar. Namun, katanya, itu tidak bisa dijadikan PP GBK untuk menekan masyarakat olahraga Indonesia dengan biaya sewa tinggi untuk kantor dan tempat pelaksanaan event atau pelatnas. Pasalnya, di Komplek Gelora Bung Karno Jakarta cukup banyak berdiri pusat bisnis seperti hotel, perkantoran, mall dan lain-lain.

"Jangan disamakan masyarakat olahraga dengan masyarakat umum. Kan, bisa dilakukan subsidi silang dari penghasilan kawasan bisnis. Sekarang sarana olahraga yang dibangun itu tidak lagi dimanfaatkan untuk kpntingan atlet tetapi telah jauh dari fungsinya seperti kegiatan parpol ataupun musik. Lihat saja stadion-stadion megah itu banyak kosong dan bisa dihitung dengan jari penggunaannya untuk kepentingan olahraga Indonesia. Bahkan, ada lapangan yang tidak pernah digunakan sama sekali setelah Asian Games 2018," jelasnya.

Untuk itu, kata Arsyad, Presiden Jokowi yang begitu perhatian terhadap dunia olahraga harus melakukan revitalisai PP GBK. "Presiden Jokowi perlu merevitalisasi PP GBK demi membangun prestasi olahraga Indonesia ke depan. Apalagi, Indonesia sudah memproklamirkan diri bakal menjadi tuan rumah Olimpiade 2032. Masyarakat olahraga Indonesia harus bisa mendapat kenyamanan berada di "rumahnya" sendiri Komplek Gelora Bung Karno. Dari sini kan sudah banyak lahir atlet kaliber dunia seperti, Rudi Hartono, Icuk Sugiarto, Susi Susanti, Yayuk Basuki, Wailand Walalangi, Suharyadi, Eko Yuli Irwan dan lain-lainnya," tegas Arsyad. ***

Kategori : GoNews Group, Olahraga
www www