Menag Bukan dari NU, Komandan Densus 99 Banser Tak Mau Urus Radikalisme Lagi

Menag Bukan dari NU, Komandan Densus 99 Banser Tak Mau Urus Radikalisme Lagi
Jum'at, 25 Oktober 2019 19:16 WIB
JAKARTA - Pengurus Pusat (PP) Gerakan Pemuda (GP) Ansor menyatakan tidak akan memerangi paham radikal (radikalisme) yang belakangan ini seperti menguat di Indonesia. Sikap itu diambil setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi sebagai menteri agama (menag).Ketua Bidang Kajian Strategis Pengurus Pusat GP Ansor, Mohammad Nuruzzaman mengungkapkan, selama ini Ansor dan Banser berjuang menangkal radikalisme dan minimnya kehadiran negara. Mulai saat ini, Ansor tidak akan lagi mengurusi persoalan radikalisme dan menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah.

"Ansor, Banser akan kembali ke barak melakukan konsolidasi internal penguatan kaderisasi, nah urusan radikalisme kita serahkan ke negara dan tidak akan ikut-ikut lagi urusan itu," ujarnya Rabu (24/10/2019).

Hari Pertama Jadi Menag, Fachrul Razi Singgung Radikalisme

Ads
Ansor, menurut Nuruzzaman, Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf). Pembentukan kabinet Jokowi kali ini dinilai tepat terlebih banyak menteri diminta untuk mengurusi tugas khusus terkait penanganan radikalisme.

"Misal Menko Polhukan dapat tugas khusus radikalisme, Menhan juga radikalisme, dan Kementerian Agama juga dari tentara ditugaskan khusus melawan radikalisme. Nah, kami apresiasi karena mereka konsen terhadap radikalisme di Indonesia," katanya.

Nuruzzaman tak ingin masuk ke dalam perdebatan seputar menag yang bukan dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU). Pemilihan menteri merupakan hak presiden.

Apalagi kata dia, Menag saat ini memiliki tugas khusus untuk menangkal radikalisme, sehingga dengan pemilihan Fachrul Razi yang memiliki latar belakang militer cocok menangani persoalan tersebut.

"Pernyataan Pak Jokowi jelas kenapa milih Menag Fachrul Razi karena ditugaskan penangkalan radikal karena itu artinya pemerintah mau fokus urus radikalisme. Kalau soal Menteri itu hak Presiden, kita engak ikut-ikut tapi kita apresiasi kerja presiden dan kita tidak akan ikut-ikut soal radikalisme," tuturnya.***

Editor : Muslikhin Effendy
Sumber : inews
Kategori : GoNews Group, Peristiwa, Pemerintahan, Politik
www www