H+1 Pelantikan Jokowi-Maruf, PKS Kritisi 5 Rencana Kerja Pemerintah

H+1 Pelantikan Jokowi-Maruf, PKS Kritisi 5 Rencana Kerja Pemerintah
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera. (Suara.com)
Senin, 21 Oktober 2019 18:38 WIB
Penulis: Muhammad Dzulfiqar
JAKARTA - Jokowi dan Maruf Amin telah resmi dilantik sebagai Presiden-Wakil Presiden (Wapres) RI periode 2019-2024. Pemerintah telah memiliki 5 rencana kerja untuk dieksekusi dalam 5 tahun kedepan.Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi (peraturan perundangan), Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi, menjadi 5 rencana kerja yang disampaikan Jokowi usai dilantik, kemarin, Minggu (20/10/2019).

Sehari pasca pelantikan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai satu-satunya oposan yang nyata hari ini, langsung mengkritisi rencana Jokowi jilid II tersebut.

"Fokus SDM, bagus. Tapi jargon revolusi mental pada periode pertama hilang tidak tentu rimbanya," kata Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera pada GoNews Grup, Senin (21/10/2019).

Ads
Mestinya, koreksi Mardani, "revolusi mental jadi landasan utama fokus program SDM pada periode kedua,".

Presiden Jokowi dalam pidatonya mengatakan, "Kita perlu endowment fund yang besar untuk manajemen SDM kita,". Ide ini, menurut Mardani, perlu segera ditajamkan policy (kebijakan) dan tata kelolanya.

"Pemberian beasiswa mestinya seimbang antara jalur prestasi dan jalur masyarakat miskin. Kondisi sekarang; yang kaya dan pandai, mudah mengakses beasiswa. Tapi yang kurang pandai dan tidak kaya, susah mengakses," kata dia.

Terkait kontinyuitas pembangunan infrastruktur, Mardani menilai, problem utama infrastruktur adalah sumber pendanaan. Ketimbang dana komersial yang tinggi bunganya dan pendek jangka waktunya, Mardani berharap pemerintah lebih memilih untuk melibatkan masyarakat

"Bisa dibuatkan SSN (Surat Saham Negara) dimana masyarakat dapat memegang saham untuk proyek-proyek infrastruktur," katanya.

Jokowi dalam rencana penyederhanaan birokrasi, sempat menyebut soal eselonisasi. Level eselon yang semua ada 4, akan dipangkas menjadi dua level jabatan fungsional.

PKS menilai, sebaiknya Presiden menyampaikan terlebih dahulu 'grand design' Reformasi Birokrasi yang direncanakan.

"Seperti apa wujud dan 'roadmap'-nya. Baru kemudian diikuti langkah teknisnya," ujar Mardani.

Penyebutan pemangkasan eselon kemarin, dinilai bisa menimbulkan gejolak internal yang tidak perlu dan akan menimbulkan resistensi. "Karena hanya sepotong aksi Reformasi Birokrasi yang disampaikan,".

Soal penyederhanaan regulasi, PKS mengaku apresiasi atas terobosan Jokowi ini. Tapi, tegas Mardani, perlu orang kuat mengawal proses ini. "Plus berani mengambil tindakan tidak populer, tapi jangka panjang hasilnya sangat fundamental,".

Dalam pidato Presiden diungkapkan, pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan 2 undang-undang besar yakni UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM. Kedua UU tersebut akan menjadi Omnibus law yang sekaligus merevisi beberapa UU.

Menurut Mardani, Omnibus Law Lapangan Pekerjaan dan UMKM itu, bisa rancu dengan fokus di perbaikan proses. "Tidak ada jalan pintas dalam membangun negeri. Cepat boleh, tapi menghilangkan proses tidak mungkin,".

Untuk rencana transformasi perekonomian, Mardani menilai, perlu perubahan tata kelola dan mungkin perubahan institusi pengelolanya.

"Reformasi Perpajakan dan penguatan swasembada pangan, energi dan ekonomi digital, perlu serius diikuti dengan aksi selanjutnya," kata Mardani.***

Editor : Muslikhin Effendy
Kategori : GoNews Group
www www