PKS yang Terancam Menjomblo Sebagai Oposisi

PKS yang Terancam Menjomblo Sebagai Oposisi
Jum'at, 18 Oktober 2019 16:21 WIB
JAKARTA - Saat Pilpres 2019 lalu Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN dan PKS, solid mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Sayangnya selepas Pilpres 2019, partai koalisi Prabowo satu persatu mulai tergoda bergabung ke koalisi Jokowi-Ma'ruf.Diketahui, Presiden Jokowi telah mengundang satu persatu ketum parpol yang mendukung Prabowo-Sandi di Pilpres 2019. Mulai dari Prabowo Subianto, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Zulkifli Hasan telah bertemu Jokowi di Istana.

Jokowi membuka pintu bagi partai oposisi untuk bergabung ke pemerintahannya yang baru. Dari partai koalisi Prabowo hanya PKS yang belum diundang Presiden Jokowi ke Istana. PKS juga menyatakan tak mau bergabung ke pemerintahan Jokowi dan lebih memilih menjadi oposisi.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengaku tidak takut jika akhirnya PKS menjadi oposisi seorang diri. "Kami tidak pernah takut, karena kami yakin. Kalau memang PAN keputusannya ada berada di luar kabinet berarti bersama PKS. Jangankan dengan PAN, sendirian saja berani," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/10).

Ads
Akankah PKS hanya seorang diri menjadi oposisi? Berikut ulasannya:

Jokowi Buka Peluang Gerindra dan Demokrat

Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah bertemu Jokowi di Istana Merdeka Jakarta. SBY bertemu Jokowi pada Kamis (10/10). Sementara Prabowo bertemu mantan Gubernur DKI Jakarta itu pada Jumat (11/10).

Saat bertemu SBY, Jokowi membahas soal politik terkait koalisi, tapi belum terjadi sebuah keputusan. "Ditanyakan langsung ke Pak SBY langsung. Ya kita berbicara itu tetapi belum sampai ke sebuah, apa, sebuah keputusan," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, susunan kabinet kerja jilid II masih bisa berubah. Walaupun, kata dia, hingga saat ini sudah rampung tersusun. "Iya, mungkin ada pertimbangan masih bisa," katanya.

Saat bertemu Prabowo, Jokowi juga membuka peluang Gerindra gabung ke koalisi. "Berkaitan dengan masalah koalisi, tapi untuk urusan satu ini belum final, tapi kami tadi sudah berbicara banyak mengenai kemungkinan Partai Gerindra masuk ke koalisi kita," kata Jokowi.

Setelah pertemuan Ketum Gerindra Prabowo dan Ketum Partai Demokrat SBY dengan Presiden Jokowi, Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin, memastikan kedua partai tersebut masuk ke Kabinet Kerja Jilid II Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Insya Allah ada (kursi menteri). Belum tahu berapa (kursi menteri)," kata Ngabalin saat dihubungi merdeka.com, Selasa (15/10).

Prabowo Nunggu Ajakan Jokowi Merapat ke Koalisi Pemerintah

Partai Gerindra siap merapat ke pemerintah bila Presiden Jokowi mengajaknya bergabung. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menunggu sikap Jokowi.

"Iya (tergantung Jokowi). Jadi tentu kami persilakan apabila Pak Jokowi dan pemerintah lima tahun ke depan membutuhkan dan bersesuaian dengan konsepsi Gerindra tentu Gerindra dengan kesanggupannya kita akan bekerja," kata Jubir Ketum Gerindra Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, di Hambalang, Bogor, Rabu (16/10).

Dahnil menyebut, Prabowo siap membantu pemerintah bila negara membutuhkan. Hal tersebut penting untuk kepentingan bangsa dan negara. Gerindra siap membantu baik di dalam maupun luar pemerintahan.

"Jadi sangat tergantung (Jokowi ajak gabung atau tidak)," ucap Dahnil.

Peluang PAN Gabung Koalisi Jokowi

Setelah SBY dan Prabowo Subianto, Presiden Jokowi juga bertemu dengan Ketum PAN Zulkifli Hasan, Senin (14/10). Jokowi mengakui dalam pertemuan itu dirinya dan Zulhas juga membahas soal kemungkinan PAN masuk koalisi pemerintah.

Namun, Jokowi menyebut bahwa pembahasan itu belum final. Sementara terkait peluang PAN masuk struktur kabinet periode kedua, Jokowi menegaskan belum membahasnya.

"Ya ada, tapi belum sampai final, belum rampung. Belum sampai ke situ (soal masuk ke kabinet)" ujar Jokowi usai pertemuan di Istana Merdeka Jakarta, Senin (14/11).

Sementara itu, Zulkifli Hasan mengatakan bahwa masalah kabinet merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai presiden RI. Dia memastikan partainya siap mendukung Jokowi pada periode kedua. Meski nantinya tak digandeng masuk koalisi, Zulhas menyatakan bahwa PAN siap menyukseskan pemerintahan Jokowi.

"Kalau itu bukan hak kami. Ada tidak itu di luar kami, kata Pak Prabowo itu kemarin, kami tetap menyukseskan," kata Zulkifli Hasan.

PKS Berharap Gerindra dan Demokrat Tetap di Luar Pemerintah

Sementara itu, Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, berharap Gerindra dan Demokrat tetap di lingkaran luar partai pendukung pemerintah Joko Widodo. Hal tersebut menanggapi pertemuan Jokowi dengan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto dan Ketua Umum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu.

"Harapan dan doa kami tetap dari awal untuk kesehatan demokrasi agar partai pendukung Prabowo Sandi bersama dalam #KamiOposisi," ujar Mardani kepada wartawan, Minggu (13/10).

PKS, bersama Gerindra dan Demokrat menjadi partai pengusung pasangan capres oposisi Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno pada Pemilu 2019 lalu.

Mardani mengatakan, setiap partai memiliki strategi masing-masing. Sehingga, PKS menyerahkan keputusan apakah Gerindra dan Demokrat akan bergabung dengan Jokowi di internal masing-masing partai. PKS sendiri telah bersikap tetap berada di luar pemerintah. Keputusan tersebut diambil oleh Majelis Syuro PKS.

"PKS sendiri mengikuti keputusan Majelis Syuro yg menetapkan kita di luar pemerintahan. Insya Allah PKS istiqomah di #KamiOposisi," kata Mardani.***

Editor : Muslikhin Effendy
Sumber : Merdeka.com
Kategori : GoNews Group, Peristiwa, Pemerintahan, Politik
www www