Home >  Berita >  Umum

Jalin Kembali Kerjasama Dengan Kejaksaan, BPJS Minta Dukungan Penuh

Jalin Kembali Kerjasama Dengan Kejaksaan, BPJS Minta Dukungan Penuh
Kamis, 25 Juli 2019 12:08 WIB
LHOKSEUMAWE - Sebagai salah satu badan hukum publik yang memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat luas. BPJS Kesehatan senantiasa memerlukan dukungan dan bantuan hukum dari aparatur negara terkait pelaksanaan ketentuan-ketentuan penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), salah satunya yaitu bantuan hukum dari Kejaksaan Negeri.

Maka dari itu, BPJS Kesehatan kembali memperpanjang kesepakatan bersama dengan Kejaksaan Negeri Lhokseumawe. Penandatanganan kesepakatan bersama yang masa berlakunya telah berakhir pada Juni lalu dilakukan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Lhokseumawe dengan Kepala Kejaksaan Negeri Lhokseumawe di kantor Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, pada Rabu (24/7) lalu.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Lhokseumawe Manna menyampaikan bahwa pihaknya senantiasa berkoordinasi dengan pihak kejaksaan bilamana membutuhkan masukan-masukan ataupun pendampingan-pendampingan untuk melakukan penegakan ketentuan terkait kepatuhan Program JKN-KIS di wilayah kerjanya.

“Kita kembali memperpanjang kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Lhokseumawe untuk tiga tahun ke depan, ini kami lakukan karena kami membutuhkan bantuan kejari dalam hal penanganan masalah-masalah yang berhubungan dengan aturan perdata maupun tata usaha negara khususnya untuk menegakkan ketentuan-ketentuan penjaminan kesehatan yang sudah diatur dalam undang-undang maupun turunan-turunannya,” ujar Manna.

Ads
Manna pun menambahkan bahwa saat ini pihaknya terkendala dengan penegakan ketentuan terkait kewajiban pendaftaran para pekerja di Lhokseumawe yang masih menggunakan fasilitas bantuan dari Pemerintah Aceh atau Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).

Untuk itu, Kepala Kejaksaan Negeri Lhokseumawe melalui Kepala Seksi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Darmawan Hamzah Siregar, S.H., menyampaikan bahwa kejaksaan akan membantu BPJS Kesehatan untuk menindak tegas pelaku usaha selaku pemberi kerja yang masih “bandel” menggunakan JKA.

“Kita minta BPJS berikan data mana saja yang masih tidak mau patuh aturan, nanti akan kita tindak lanjut langsung secara bersama-sama, karena itu jelas-jelas merugikan negara, harusnya itu hanya untuk masyarakat Aceh yang tidak mampu yang berhak menerima bantuan iuran,” ujar Darmawan.

Selain itu, Darmawan pun mengharapkan pihaknya dapat dilibatkan secara langsung sejak awal agar dapat meminimalisir kendala-kendala ke depannya. Terlebih dengan adanya pembentukan Tim Kepatuhan Terpadu Kota Lhokseumawe yang terdiri dari jajaran Dinas Perizinan dan Dinas Tenaga Kerja serta BPJS Ketenagakerjaan nantinya yang akan segera disahkan oleh Walikota Lhokseumawe melalui Surat Keputusan Walikota Lhokseumawe.
Editor : JML
Kategori : Umum, Lhokseumawe
www www