Home >  Berita >  Lhokseumawe

Reses di Pasar Inpres Lhokseumawe, Mukhlis Azhar Temukan 'Permainan' Harga Kios, Dipungut Rp3-4 Juta Disetor Rp1 Juta

Reses di Pasar Inpres Lhokseumawe, Mukhlis Azhar Temukan Permainan Harga Kios, Dipungut Rp3-4 Juta Disetor Rp1 Juta
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe, Mukhlis Azhar, saat reses dan meninjau Pasar Inpres Lhokseumawe, Senin (19/3/2018)
Kamis, 22 Maret 2018 00:58 WIB
Penulis: Hermanto Ansam
LHOKSEUMAWE - Ada-ada saja. Pasar Inpres Lhokseumawe yang dibangun menggunakan uang rakyat atau APBD ternyata sekarang sudah menjalankan fungsi bisnis, layaknya pasar-pasar komersial. Padahal ''roh dasar'' pembangunan pasar ini adalah untuk membantu pedagang kecil mendapatkan fasilitas usaha dengan harga terjangkau.Kondisi ini ditemukan saat reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe, Mukhlis Azhar, Senin (19/3/2018). Saat itu, Mukhlis Azhar yang berdiskusi dan berdialog dengan pedagang, tiba-tiba saja ada ''curhat'' pedagang tentang tingginya harga kios di pasar itu.

Saat itu, ada beberapa pedagang dengan jujur mengatakan bahwa mereka dikenakan sewa kios sekitar Rp 3 - 4 juta setahun. Sementara berdasarkan ketentuan Pemko dan sesuai dengan PAD (pendapatan asli daerah) yang masuk, rata-rata harga kios resmi itu hanya Rp1 jutaan.

''Kok bisa beda ini. Laporan ke Pemko hanya satu jutaan, tapi pedagang ternyata bayar antara Rp3-4 jutaan. Apa ada pihak ketiga yang mengelola sewa kios di Pasar Inpres tersebut?'' tanya Mukhlis Azhar.

Ads
Menurut Mukhlis, sesuai data yang dia dapatkan, dari puluhan kios di Pasar Inpres dengan status milik pemko, tarif sewa dibagi dalam tiga kategori, mulai dari Rp 600 ribu per tahun, Rp 1,6 juta, dan tertinggi mencapai Rp 1,8 juta per tahun. ''Jadi, siapa yang menikmati uang kelebihan dari harga sewa kios tersebut,'' tanyanya.

Oleh karena itulah, dia mengharapkan Pemko Lhokseumawe bisa menertibkan hal tersebut. Jumlah uang yang masuk ke PAD harus sama dengan harga sewa toko tersebut. ''Ada dua solusi penertiban, tetap dengan harga bandrol sekarang, sehingga pedagang yang menyewa akan merasa tertolong. Atau harganya sesuai dengan pasaran yang disewa pedagang sekarang ini, namun semuanya harus masuk ke PAD,'' paparnya.

Seorang pedagang di Pasar Inpres yang enggan disebutkan namanya menceritakan, sepengetahuan dirinya, aset kios Pemko tersebut telah dibeli hak pakai oleh masyarakat.

Sehingga, kata dia, warga yang telah membeli hak pakai terhadap kios tersebut, kembali menyewakan kepada pedagang, seperti dirinya. Sedangkan kewajiban pembeli hak pakai kios tersebut hanya membayar pajak saja per tahunnya ke Pemko Lhokseumawe. ''Sedangkan saya menyewa kios tersebut dengan harga Rp 4 juta rupiah per tahun. Apakah tahun depan akan bertambah lagi harganya, saya pun tidak tahu, tergantung yang punya hak pakai,'' pungkasnya.

Nah, kalau informasi ini benar bahwa biaya sewa mencapai Rp 4 juta, maka porsi terbesar uang sewa kios masuk ke kantong pihak ketiga, bukan ke Pemko Lhokseumawe

Sementara itu, Kabid Pendataan, Penetapaan, dan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lhokseumawe, Firdaus SE, menyebutkan, jumlah kios milik pemko di Pasar Inpres sebanyak 55 unit. Rinciannya, 33 unit di lantai satu Pujasera dengan harga sewa per unit Rp 1,6 juta, lalu 14 unit di depan pujasera dengan harga sewa Rp 1,8 juta. Terakhir, delapan unit di pinggir pasar dengan harga sewa Rp 600 ribu.

Saat ditanya temuan dewan terkait harga sewa kepada pedagang melebihi hingga tiga kali lipat dari harga resmi, Firdaus mengaku pihaknya memang pernah mendengar informasi tersebut. Namun, dia mengaku tidak tahu mengapa bisa demikian. ***

www www