Home > Berita > Umum

Galian C Marak, Kapolsek Blangpidie Imbau Pengusaha Kantongi Izin

Galian C Marak, Kapolsek Blangpidie Imbau Pengusaha Kantongi Izin
Sejumlah warga saat melakukan protes galian C di kawasan DAS Krueng Susoh Blangpidie, Aceh Barat Daya, beberapa waktu lalu. [T Musnizar].
Jum'at, 02 Maret 2018 15:20 WIB
Penulis: T Musnizar

BLANG PIDIE - Kapolsek Blangpidie, Aceh Barat Daya (Abdya) Iptu Karnofi mengimbau masyarakat yang memiliki usaha galian C untuk memiliki izin usaha sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

“Selain UU Nomor 4 Tahun 2009 itu, juga harus memiliki izin usaha sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba, UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi,” sebut Iptu Karnofi kepada GoAceh, Jumat (2/3/2018).

Imbauan tersebut, sebut Iptu Karnofi selain menyingkapi protes warga Gampong Babah Lhueng, Kecamatan Blangpidie, terhadap kepemilikan izin operasi penambangan galian C di kawasan daerah aliran sungai (DAS) Krueng Susoh di Kecamatan setempat, juga sebagai upaya mencegahan terjadinya aksi penambangan ilegal diwilayah hukumnya.

“Dalam aksi yang dilaksanakan pada Rabu (7/2/2018) lalu itu warga protes atas izin operasi galian C yang dikawasan tersebut yang mereka duga tidak memiliki izin,” jelas Iptu Karnofi.

Ads
Dalam aksi itu, para pengunjuk rasa turut bertemu Kapolsek Blangpidie. Aksi ini bubar setelah sejumlah pihak terkait berdiskusi dengan warga. “Setelah kita cermati, hari itu juga kita perintahkan menghentikan operasi galian C,” tegas Iptu Karnofi.

Dituturkannya, pihaknya sebagai penegak hukum tidak pernah bermaksud menghalangi warganya dalam melakukan usaha apapun di wilayah hukumnya. Namun, pihaknya hanya meminta supaya pelaku usaha galian C, harus terpenuhi segala izin yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

“Kita mempersilahkan para pelaku usaha galian C melakukan kegiatan pertambangan, asalkan SIPD diurus segala IUP, administrasi, teknis, dan kajian analisis dampak lingkungan (amdal) serta finansial dan sebagainya," tegas Iptu Karnofi.

Lebih tegas, Karnofi menyebutkan, apabila persyaratan tersebut belum terpenuhi, maka kegiatan operasi galian C itu merupakan kegiatan ilegal. "Kita harap semua pengusahaa galian C bisa mengurus persyaratan sesuai UUD, jika tidak kita tindak tegas," tuntasnya.

 
 
 
 
Editor:Kamal Usandi
Kategori:Umum, Aceh Barat Daya
wwwwww