Home >  Berita >  Lhokseumawe

Dinilai Bertentang Demokrasi, Mahasiswa Desak UU MD3 Dibatalkan

Dinilai Bertentang Demokrasi, Mahasiswa Desak UU MD3 Dibatalkan
PC PMII Lhokseumawe dan Aceh Utara melakukan aksi damai di depan Kantor DPRK Lhokseumawe dan Aceh Utara, Rabu (28/2/2018). [Sarina]
Rabu, 28 Februari 2018 13:46 WIB
Penulis: Sarina

LHOKSEUMAWE – Sejumlah mahasiswa dari Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Lhokseumawe dan Aceh Utara melakukan demo terkait Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3), Rabu (28/2/2018). Aksi damai ini digelar di depan Kantor DPRK Lhokseumawe dan Aceh Utara.

Aksi tersebut bertujuan untuk menolak pasal yang bertentangan dengan nilai demokrasi dalam revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3).

Pantauan GoAceh, aksi tersebut diikuti kurang lebih sekitar 20 mahasiswa, dengan melakukan long march dari halaman Masjid Islamic Centre kemudian ke Kantor DPRK Aceh Utara lalu berakhir di Kantor DPRK Lhokseumawe, dengan pengawalan ketat dari Kepolisian Polres Lhokseumawe.

Koordinator aksi, Zarnuzi mengatakan, PC PMII menolak kepada Presiden RI agar tidak menyetujui revisi UU MD3 sekaligus menjadi sikap berpihaknya terhadap rakyat. Oleh karenanya, pihaknya mendesak untuk segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai pengganti UU MD3.

Ads
“Kami senantiasa beristiqamah dalam memperjuangkan hak demokrasi warga negara yang terancam oleh revisi UU MD3, dan akan melakukan uji materi tentang pasal-pasal yang dimaksudkan oleh Mahkamah Kontitusi (MK),” katanya.

Sementara itu, salah satu anggota Komisi C DPRK Aceh Utara, Anzir menyebutkan, pihaknya sangat mengapresisasi dan sepakat terhadap tuntutan mahasiswa itu. ”Kita tidak bisa menjawab hari ini dan akan melakukan musyawarah terlebih dulu dengan atasan, setelah itu tuntutan ini akan disampaikan ke Pusat,” ujarnya didampingi Sekwan, Abdullah.

Editor : Kamal Usandi
Kategori : Lhokseumawe, Umum
www www