Home >  Berita >  Aceh

MUI Belum Diajak Bicara soal Wacana Potongan Gaji PNS untuk zakat

MUI Belum Diajak Bicara soal Wacana Potongan Gaji PNS untuk zakat
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Saadi saat memberikan gambaran mengenai sikap MUI terkait rencana aksi unjuk rasa 2 Desember 2016, di gedung MUI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/11/2016). (Kristian Erdianto)
Kamis, 08 Februari 2018 13:07 WIB

JAKARTA - Pemerintah merencanakan revisi peraturan presiden yang menganjurkan agar gaji Pegawai Negeri Sipil muslim dipotong 2,5 persen untuk zakat.

Namun, Majelis Ulama Indonesia belum diajak bicara mengenai rencana ini.

"MUI sampai detik ini belum pernah diajak musyawarah oleh Kantor Kementerian Agama atau Badan Amil Zakat Nasional terkait dengan rencana pemotongan gaji Pegawai Negeri Sipil 2,5 persen untuk zakat," kata Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (8 / 2/2018).

MUI, kata Zainut, sependapat potensi zakat harus lebih dioptimalkan dan dimanfaatkan untuk kemaslahan umat Islam.

Ads
Namun, MUI mengharapkan dalam pelaksanaannya harus melalui sebuah perencanaan yang baik, kesiapan institusi zakat yang profesional, kapabel dan akuntabel.

Selain itu, harus melibatkan para pihak yang memiliki kepentingan terhadap zakat.

"Artinya dalam pelaksanaannya mendapat dukungan dan kepercayaan dari umat Islam juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah," kata Zainut.

Zainut merasa MUI berkepentingan mengingatkan hal ini karena jumlah uang yang akan dikelola cukup besar.

Uang tersebut adalah uang umat Islam yang harus ditasharufkan secara amanah dan sesuai dengan ketentuan syariat.

Zainut mengatakan, ada beberapa hal yang harus dikaji oleh pemerintah. Misalnya, siapa saja PNS yang terkena zakat, berapa batas nishab dari gaji yang kena wajib zakat.

Kemudian, apakah sifatnya wajib atau sukarela dan bagaimana penyaluran dan pembagian zakat tersebut.

"Karena menurut hemat kita masalah zakat tidak hanya bisa memungut dan mengumpulkan uang dari muzakki (orang yang berzakat) saja," kata Zainut.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan ini, memang ibadah zakat adalah salah satu dari rukun islam.

Zakat diwajibkan atas setiap orang islam yang telah memenuhi syarat.

Selain untuk menjalankan perintah Allah, tujuan pensyariatan zakat adalah untuk membantu umat Islam yang membutuhkan bantuan dan pertolongan.

"Oleh karena itu, syariat Islam memberikan perhatian besar dan memberikan kedudukan tinggi pada ibadah zakat ini," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, ada dua prinsip dasar dari perjanjian perpres zakat ini.

Pertama, tidak ada ketentuan, apalagi paksaan.

"Bagi ASN Muslim yang keberatan gajinya dis sebagai zakat, bisa menyatakan keberatannya. ASN yang akan dis tit penghasilannya sebagai zakat, juga harus menyatakan kesediaannya," tutur dia.

"Jadi ada akad. Tidak demikian merta pemerintah memotong atau menghimpun zakatnya, "lanjut Lukman.

Kedua, kebijakan ini hanya berlaku untuk ASN Muslim yang sudah mencapai nishab atau batas minimal penghasilan yang wajib memenuhi zakatnya.

"Mereka yang penghasilannya tidak sampai nishab, tidak wajib berzakat. Jadi ada batas minimal penghasilan yang menjadi tolak ukur. Artinya ini juga tidak berlaku untuk seluruh ASN Muslim, "kata dia.

Dana zakat nanti akan dihimpun oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan oleh ormas Islam dan kalangan profesional lainnya. Potensinya sekitar Rp 10 triliun.

Zakat yang dihimpun nanti akan digunakan untuk kemaslahatan masyarakat, baik untuk pendidikan, pesantren, madrasah, sekolah, beasiswa, rumah sakit, ekonomi umat, termasuk untuk membantu masyarakat yang mengalami musibah bencana

Editor : Kamal Usandi
Sumber : kompas.com
Kategori : Aceh, Umum
www www