KIP Abdya: Jadi KIP, PNS Harus Berhenti Sementara Sejak Dilantik

Rabu, 07 Februari 2018 13:35 WIB
Penulis: T Musnizar
kip-abdya-jadi-kip-pns-harus-berhenti-sementara-sejak-dilantikSekretaris KIP Abdya, Hermi Suherdi.

BLANG PIDIE - Pemberhentian sementara pegawai negeri sipil (PNS) sebagai calon komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) maupun penyelenggaran lainnya terhitung semenjak PNS tersebut dilantik menjadi komisioner. Sebagai calon, PNS tersebut harus memiliki izin kepada atasan.

Hal tersebut disebutkan Sekretaris KIP Aceh Barat Daya (Abdya), Hermi Suherdi menjawab GoAceh, Rabu (7/2/018). Menurutnya, pernyataan itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor  11 Tahun 2017 yang menyebutkan PNS yang menjadi Komisioner KPU/KIP diberhentikan sementara sejak dilantik.

“Dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Maret 2017 itu, pemberhentian sementara PNS karena diangkat menjadi pejabat negera, menjadi komisioner atau lembaga nonstruktural atau ditahan kerena menjadi tersangka tindak pidana,” sebut Hermi.

Lebih lanjut, Hermi menjelaskan, pada Pasal 278 Nomor  11 Tahun 2017 juga dinyatakan bahwa pemberhentian sementara berlaku sejak yang bersangkutan dilantik dan berakhir pada saat selesainya masa tugas sebagai pejabat negara, komisioner, atau anggota lembaga nonstruktural.

Ads
“PNS yang telah selesai masa tugas sebagai pejabat negara, komisioner, atau anggota lembaga nonstruktural melapor kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) paling lama 1 bulan sejak selesainya masa tugas,” jelas Hermi.

PNS yang diberhentikan sementara itu, ucap Hermi, sebagaimana dimaksud tidak diberikan penghasilan sebagai PNS pada bulan berikutnya sejak dilantik. “Pemberhentian sementara PNS diusulkan oleh PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama,” terangnya.

Terkait dengan pengaktifan kembali PNS, Hermi menyebutkan, PNS sebagaimana dimaksud diaktilkan kembali sebagai PNS pada jabatan apabila tersedia lowongan jabatan. “PNS yang telah diaktifkan kembali itu diberikan penghasilan yang dibayarkan sejak diangkat dalam jabatan,” paparnya.

Pada kesempatan itu, Hermi juga menyebutkan, bagi PNS yang tidak lagi menjabat sebagai pejabat negera, komisioner atau lembaga nonstruktural akan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS apabila dalam waktu paling lama 2 tahun tidak tersedia lowongan jabatannya.

“Peraturan Pemerintah itu mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Peratuan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna  Laoly pada 7 April 2017 lalu,” pungkas Hermi.

Editor:Kamal Usandi
Kategori:GoNews Group, Politik, Aceh, Aceh Barat Daya
wwwwww