Home >  Berita >  Hukrim

Kajati Chaerul Amir: Semua Aktivitas Harus ada Dasar Hukum, Jika Tidak..

Kajati Chaerul Amir: Semua Aktivitas Harus ada Dasar Hukum, Jika Tidak..
Wali Kota Langsa, Usman Abdullah, saat mem-peusijuk (tepung tawari), Kajati Aceh, Chaerul Amir, di Pendopo Langsa, Selasa (30/1/2018) malam. [Yudi]
Selasa, 30 Januari 2018 23:17 WIB
Penulis: Yudi

LANGSA - Negara Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan. Artinya semua aktivitas yang dilaksanakan harus ada dasar hukumnya. Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh Chaerul Amir pada acara temu ramah dengan Pemko Langsa, Selasa (30/1/2018) malam di Pendopo.

Chaerul mengatakan, untuk memutuskan sesuatu yang namanya kebijakan tetapi jika kebijakan itu diambil sepihak tanpa ada landasan hukum, maka hasilnya akan menjadi persoalan hukum.

“Meskipun, terkadang kita bisa berargumentasi, tapi jika sudah terjadi proses hukum maka akan menyita waktu kita,” ujarnya.

Selain itu, Kajati juga mengharapkan kepada penegak hukum untuk sama-sama bersinergi memahami satu sudut pandang yangg sama tentang hukum sehingga ada kepastian hukum dan bermanfaat bagi masyarakat.

Ads
Sebelumnya, Wali Kota Langsa, Usman Abdullah menyampaikan, sebagai penyelenggara negara banyak hal dan tantangan yang dihadapi. Namun, dengan adanya kerjasama yang baik dan sinergisitas semua komponen maka akan menjadi ringan.

“Sebagai abdi negara kita dituntut untuk kerja ikhlas dan jujur dan diharapkan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Langsa, untuk sama-sama kita memperbaiki keadaan karena tidak mungkin orang lain yang akan memperbaikinya,” ujarnya.

"Saya berharap agar kita semua bekerja ikhlas dan jujur, sehingga hasil yang kita harapkan berdampak positif," sambung Usman alias Toke Suuem.

Editor : Jamaluddin Idris
Kategori : Hukrim, Langsa
www www