Rencana Mendagri Tunjuk Pejabat Polri sebagai Plt Gubernur, IPW: Ini Bahaya bagi Demokrasi Kita

Rencana Mendagri Tunjuk Pejabat Polri sebagai Plt Gubernur, IPW: Ini Bahaya bagi Demokrasi Kita
Neta S Pane.
Senin, 29 Januari 2018 15:50 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Menurut Ind Police Watch, Rencana Mendagri yang hendak menjadikan dua pejabat Polri sebagai Plt Gubernur adalah ide yang sangat berbahaya bagi demokrasi karena akan menjadi preseden bagi munculnya Dwifungsi Polri.

Padahal salah satu perjuangan reformasi menjatuhkan Orde Baru adalah memberangus Dwifungsi ABRI.

Ind Police Watch (IPW) pun berharap, penguasa harus bisa menjaga independensi dan profesionalisme Polri.

"Kita ingatkan pemerintah, jangan berusaha menarik narik Polri ke wilayah politik praktis. Apalagi hendak menciptakan Dwifungsi Polri," ujar Ketua Presidum IPW Neta S Pane kepada GoNews.co, Senin (30/1/2018) di Jakarta.

Ads
Sebab kata Neta, upaya tersebut justeru akan merusak citra Polri, membuat Polri tidak profesional dan akan menimbulkan kecemburuan TNI dimana Dwifungsi ABRI sudah diberangus kok malah muncul Dwifungsi Polri.

"Mendagri harus segera membatalkan gagasan liarnya tersebut. Mendagri harus paham bahwa tugas kedua jenderal polisi yang akan dijadikan plt gubernur itu sangat berat, terutama dalam mengamankan pilkada serentak," tegasnya.

Lanjutnya, Assisten Operasi Polri yang akan dijadikan Plt Gubernur Jabar misalnya, tugasnya sangat berat untuk mengendalikan pengamanan pilkada di seluruh Indonesia.

"Bagaimana dia bisa mengatasi kekacauan di daerah lain jika dia menjadi Plt Gubernur Jabar," tandasnya.

Begitu juga kata dia, Kadiv Propam yang akan jadi Plt Gubernur Sumut, tugasnya harus mengawasi netralitas semua jajaran kepolisian di lapangan.

"Bagaimana keduanya bisa menjadi wasit yang baik, jika keduanya juga ditarik tarik sebagai pemain," tukasnya.

IPW berharap, Polri sebaiknya menolak rencana dan usulan Mendagri itu. Sehingga Polri tetap konsen pada penjagaan keamanan di pilkada 2018, dan kepolisian bisa profesional, proporsional dan independen, meski ada 10 perwiranya yang ikut pilkada.

"Seharusnya plt gubernur tetap diserahkan kepada pjbt di kemendagri karena Dwifungsi Polri melanggar UU No 2 thn 2002 tentang kepolisian," imbaunya.

IPW juga berharap, para birokrat sipil jangan memancing-mancing dan menarik-narik Polri ke wilayah politik praktis ataupun ke wilayah pemerintahan sipil.

Apalagi saat ini ada sejumlah jenderal polisi dan militer yang ikut pilkada 2018, keberadaan perwira polri sebagai plt gubernur akan bisa berdampak negatif bagi Polri itu sendiri.

Terutama untuk di Jabar, keberadaan perwira kepolisian sebagai plt gubernur bisa berdampak pada penggugatan sejumlah pihak terhadap independensi dan profesionalisme polri.

Dalam situasi pilkada seperti sekarang ini posisi polri sngt tepat jika tetap profesional dan independen serta tetap menjadi polisi sbg penjaga keamanan. Jika pun terjadi konflik dlm proses pilkada, polri lbh bisa berdiri di antara semua kelompok dan tdk dituding berpihak pada satu kelompok.

"IPW tidak menginginkan Polri dituduh bahwa keterlibatan jenderalnya sbg plt gubernur hanya untuk memenangkan cagub dari partai tertentu. Jika kesan itu muncul tentunya akan sangat merugikan masa depan Polri," pungkas Neta S Pane.***
wwwwww