Home >  Berita >  Pendidikan

Beredar Surat Pemberhentian, Pegawai Kontrak di Aceh Jaya Risau

Beredar Surat Pemberhentian, Pegawai Kontrak di Aceh Jaya Risau
Surat keputusan Bupati Aceh Jaya
Sabtu, 16 Desember 2017 11:12 WIB

CALANG - Sejumlah tenaga Kontrak Daerah (TKD) atau Tenaga Harian Lepas (THL) Kabupaten Aceh Jaya merasa risau dengan beredarnya Surat Keputusan (SK) Bupati terkait pemberhentian tenaga TKD dan THL pada setiap instansi di kabupaten setempat.

"Ya kami merasa risau dengan beredarnya surat pemberhentian tersebut. Kami juga tidak tahu harus bagaimana, pergi lagi ke kantor pada Januari mendatang atau memang tidak” ujar Agusnaidi saat dikonfirmasi GoAceh, Sabtu (16/12/2017).

Ia berharap pemerintah ke depan untuk dapat mencari solusi terbaik untuk tenaga kontrak di Aceh Jaya agar dapat diperpanjangkan lagi. “Kami berharap dapat diperpanjangkan lagi, apakah dengan cara tes atau cara lain dengan solusi terbaik,” tutur Agusnaidi.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Nova Yanti, salah satu tenaga kontrak daerah dengan mengharapkan kepada pemerintah untuk dapat melanjutkan kontrak pada 2018 mendatang. Di mana saat ini banyak di antara tenaga kontrak hanya terfokus pada kontrak pemerintah dan tidak ada pekerjaan sampingan

Ads
“Kami berharap dilanjutkan kontrak pada tahun depan, karena kami ini sampingan juga tidak ada,” ujar Nova.

Sementara berdasarkan salinan diperoleh GoAceh, pemutusan kontrak tersebut sesuai dengan Surat Edaran Pemkab Aceh Jaya pada 14 Desember 2017 yang ditandatangani Bupati T Irfan TB dengan Nomor: Peg/800/990/2017.

Pada surat tersebut menyebutkan, terhitung 1 Januari 2018 pemerintah mengintruksikan untuk tidak melanjutkan penugasan TKD atau THL, terkecuali bagi TKD/THL yang melaksanakan tugas pada unit pelayanan publik dan beberapa posisi di bawa ini.

Seperti, tenaga medis/para medis RSUD dan pukesmas, pustu dan PSC, tenaga guru PAUD, SD, SMP sederajat, penyuluh pertanian BPP, petugas pelayanan Disdukcapil, petugas Dinas PMP2TSP, tenaga pemadam kebakaran BPBK, anggota Satpol PP dan WH.

Selanjutnya, ajudan bupati/wakil bupati/sekda/para asisten, sopir bupati/wakil bupati/ sekda/para asisten, petugas pada pendopo bupati dan pendopo wakil bupati, sopir, penjaga malam dan tenaga kebersihan di semua unit kerja dengan syarat yang dipekerjakan tidak melebihi kuota anggaran tersedia dalam RKA 2018 pada unit kerja masing-masing. (Arif Hidayat)

Editor : Kamal Usandi
Kategori : Pendidikan, Pemerintahan, Aceh Jaya
www www