Panwaslih Aceh Selatan: PPS Wajib Lakukan Verifikasi Faktual

Panwaslih Aceh Selatan: PPS Wajib Lakukan Verifikasi Faktual
Ilustrasi [Istimewa]
Rabu, 13 Desember 2017 08:33 WIB
TAPAKTUAN - Sesuai dengan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan Tahun 2018, mulai 12 sampai 25 Desember 2017 akan dilakukan verifikasi faktual bagi bakal calon perseorangan.

Sesuai aturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, bahwa yang melakukan verifikasi faktual tersebut adalah Panitia Pemungutan Suara (PPS). Proses verifikasi faktual dilakukan dengan metode sensus yaitu dengan cara mendantangi langsung pendukung masing-masing bakal calon perseorangan.

Ketua Panwaslih Aceh Selatan, Hendra Saputra, mengharapkan kepada PPS agar melakukan verifikasi faktual sesuai dengan aturan perundang-undangan berlaku. Karena, apabila PPS tidak melakukan verifikasi faktual sebagaimana amanah Undang-Undang 10 Tahun 2016, maka dapat dipidana sesuai dengan bunyi pasal 185B undang-undang tersebut.

Disebutkan, anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota KPU Provinsi, dan/atau petugas yang diberikan kewenangan verifikasi dan rekapitulasi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan sebagaimanan dimaksud dalam pasal 48, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan denda paling sedikit Rp36 juta dan paling banyak Rp72 juta.

Di samping itu juga, PPS yang apabila terbukti tidak melakukan verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan, maka akan mendapatkan sanksi administrasi sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Untuk itu Panwaslih Aceh Selatan mengharapkan kepada masyarakat agar bersama-sama memantau dan mengawasi proses verifikasi faktual yang sedang dilakukan oleh PPS di seluruh desa yang ada dalam Kabupaten Aceh Selatan. Apabila ada anggota PPS yang tidak melakukan verifikasi faktual, maka segera laporkan kepada mereka.

Kemudian dalam Pasal 185A UU 10 2016 juga disebutkan setiap orang yang dengan sengaja memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan, dipidana dengan pidana penjara paling singat 36 bulam paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp36 juta dan paling banyak Rp72 juta.

Jadi sanksi tersebut tidak hanya berlaku bagi anggota PPS yang tidak melakukan verifikasi faktual, tapi juga berlaku bagi yang memalsukan dukungan terhadap calon perseorangan. Jadi bagi masyarakat yang mereka identitasnya dipalsukan maka dapat melaporkan ke Panwaslih Aceh Selatan.

Ads
Editor : Kamal Usandi
Kategori : Aceh Selatan, Politik
www www