Disinyalir Ada Serikat Pekerja Ilegal Beroperasi di Aceh

Disinyalir Ada Serikat Pekerja Ilegal Beroperasi di Aceh
Ilustrasi
Rabu, 29 November 2017 14:01 WIB
Penulis: Suparmin

KUALASIMPANG – Ketua Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSPPP-SPSI) Provinsi Aceh, Tedi Irawan mensinyalir adanya PD FSPPP-SPSI lain yang beraktifitas secara ilegal. 

Hal itu diketahui dari salah satu media online yang memberitakan tentang serikat pekerja yang namanya mirip dengan PD FSPPP-SPSI yang dipimpinnya itu.

Tedi Irawan kepada GoAceh, Rabu (29/11/2017) menyatakan, sesuai surat keputusan yang dikeluarkan Pengurus Pusat FSPPP-SPSI Nomor: Kep.48-A/PP-FSP.PP/SPSI/ORG/09/2016  yang ditandatangani Ketua Umum, Achmad Sudibyo dan Sekretaris, Mursani Muslimin telah mencabut dan membatalkan surat keputusan PP FSPPP-SPSI Nomor:KEP.046-ORG/A/PP FSPPP-SPSI/12/2014 dan dinyatakan tidak berlaku.

Dalam SK dimaksud juga dinyatakan, mereka yang menjabat dalam kepengurusan PD FSPPP-SPSI Provinsi Aceh yang dipimpin Tajuddin Hamid tidak lagi menjadi pengurus PD ESPPP-SPSI Aceh Periode 2016-2021.

Ads
“Anehnya, kenapa di Provinsi Aceh saat ini masih ada yang berani mengaku sebagai pengurus serikat pekerja yang mancaplok nama PD FSPPP-SPSI. Kami mensinyalir, oknum kelompok ini telah menjalankan roda organisasi perburuhan yang diduga ilegal dan melanggar hukum,” ungkap Tedi.

Untuk itu, Ia mendesak agar Dinas Tenaga Kerja Provinsi Aceh meninjau dan memeriksa keberadaan PD FSPPP-SPSI illegal tersebut.

Tedi juga meminta hal tersebut dilakukan Disnakertrans kabupaten/kota se-Aceh.

“Kami segera menghadap dinas terkait di provinsi untuk mencari kebenaran hal tersebut,” ujarnya.

Dikonfirmasi, Ketua Umum PP FSPPP-SPSI Pusat, Achmad Sudibyo membenarkan telah mengeluarkan SK No.Kep.: 003-A/PP FS.PP-SPSI/ORG/6/2016 tertanggal 4 Mei 2016 tentang pembekuan sementara  Pengurus PD.FSPPP-SPSI Provinsi Aceh, berdasarkan berbagai alasan dan diperkuat oleh adanya desakan atau permohonan Musda dipercepat dari seluruh Pengurus Cabang FSPP-SPSI kabupaten/kota dan PUK.

“Mencabut dan membatalkan SK Nomor: KEP.046-ORG/A/PP FSPPP-SPSI/12/2014 dan telah menerbitkan SK Nomor: Kep.48-A/PP-FSP.PP/SPSI/ORG/09/2016  tanggal 07 September 2016 hasil Musdalub masa bakti tahun 2016-2021,” ucapnya.

Editor:Yudi
Kategori:Hukrim, Aceh Tamiang
wwwwww