Home > Berita > Umum

Menteri Agraria: Tanah Terlantar akan Ditertibkan

Menteri Agraria: Tanah Terlantar akan Ditertibkan
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan A Djalil saat berkunjung ke kantor BPN Aceh Tamiang, Sabtu (25/11/2017).
Sabtu, 25 November 2017 22:28 WIB
Penulis: Suparmin

KUALA SIMPANG - Tanah terlantar merupakan kondisi lahan yang tidak diberdayakan oleh pemiliknya. Keadaan tanah seperti ini banyak terdapat wilayah Indonesia. 

Hal itu ditegaskan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan A Djalil di sela-sela kunjungannya di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang, Sabtu (25/11/2017).

“Tanah terlantar akan ditertibkan dan dilakukan verifikasi. Untuk menatanya kembali perlu waktu. Hal itu akan dilakukan supaya tanah di Indonesia memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Sofyan.

Ia menjelaskan proses tanah terlantar perlu dilakukan identifikasi dan penelitian.

Ads
Jika disimpulkan terdapat tanah terlantar, kepala kantor wilayah memberitahukan dan sekaligus memberikan peringatan tertulis pertama kepada pemegang hak.

"Surat peringatan akan diberikan sebanyak tiga kali kepada pemegang hak, dengan jangka waktu yang sama yaitu masing-masing satu bulan," jelasnya.

Menurutnya, dalam surat peringatan perlu disebutkan hal-hal yang secara konkrit harus dilakukan oleh pemegang hak dan sanksi dapat dijatuhkan apabila pemegang hak tidak mengindahkan atau tidak melaksanakan peringatan yang dimaksud.

Sofyan mengungkapkan, tanah terlantar akan lebih bermanfaat untuk dibangun fasilitas umum yang berguna bagi masyarakat.

“Tanah terlantar tersebut dapat digunakan untuk kepentingan reformasi agraria sehingga menunjang perekonomian masyarakat. Bisa juga digunakan untuk fasilitas umum serta dibagikan kepada rakyat,” kata Sofyan.

Menyikapi banyaknya tanah terlantar di Aceh, Sofyan Djalil menegaskan, tanah Hak Guna Usaha (HGU) terlantar milik perusahaan juga bisa dicabut perizinannya.

Pencabutan hak dimaksud dilakukan melalui mekanisme.

Imbuhnya lagi, tanah terlantar milik rakyat dan perusahaan pemilik HGU mempunyai ketentuan dan akan diperlakukan sama. Selagi tanah dimaksud diterlantarkan dan menjadi semak belukar.

Diindikasikan, ada perusahaan perkebunan pemegang HGU di Aceh yang menelantarkan sebagian areal tanahnya. Untuk itu, pihak BPN akan melakukan verifikasi dan identifikasi terhadap tanah terlantar di atas HGU.

Sementara, Kepala Kantor Wilayah BPN Aceh, Nurul Bahri mengatakan, siap melakukan verifikasi terhadap tanah yang terlantar.

"Kita siap melakukan verifikasi serta mengajukannya ke Kementerian," ucapnya singkat didampingi Kepala BPN Kabupaten Aceh Tamiang, Mahdi.

Editor:Yudi
Kategori:Umum, Aceh Tamiang
wwwwww