Disetujui, KUA-PPAS 2018 Abdya Rp1,1 Triliun Lebih

Disetujui, KUA-PPAS 2018 Abdya Rp1,1 Triliun Lebih
Ilustrasi
Jum'at, 24 November 2017 12:28 WIB
Penulis: T Musnizar

BLANG PIDIE – Dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) 2018 Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) angka belanja daerah sebesar Rp1,1 triliun lebih. Setelah dibahas bersama antara eksekutif dan legislatif, akhirnya angkat tersebut disetujui.

Dari informasi didapatkan GoAceh, tiga Fraksi DPRK Abdya secara resmi telah menyetujui KUA-PPAS tahun anggaran 2018 dalam paripurna Pengesahan KUA-PPAS di Gedung DPRK setempat, Kamis (23/11/2017) sore kemarin.

Dalam pandangan umum fraksi Abdya Bermartabat menyampaikan, KUA-PPAS tahun anggaran 2018 merupakan program untuk mensejahterakan masyarakat sesuai dengan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Abdya.

Namun, fraksi Abdya Bermartabat dengan tegas berharap seluruh SKPK, badan dan kantor untuk bekerja secara maksimal guna mendukung visi misi Bupati dan Wakil Bupati Abdya. Secara umum, Fraksi Abdya Bermartabat bersedia menerima rancangan KUA-PPAS menjadi KUA-PPAS tahun anggaran 2018.

Ads
Senada dengan Fraksi Abdya Bermartabat, Fraksi Nasional Bersatu juga menyetujui rancangan KUA-PPAS menjadi KUA-PPAS tahun anggaran 2018 dengan menitikberatkan Pemkab segera menyelesaikan persoalan PT Dua Perkasa Lestari dengan pihak petani sawit di Kecamatan Babahrot, serta terkait pelayanan di sejumlah puskesmas untuk segera ditindaklanjuti agar pasien tidak banyak yang mengeluh.

Selanjutnya, Fraksi Aceh juga menerima, hanya saja pihaknya berharap pemerintah Abdya agar fokus memperhatikan para korban konflik yang sampai saat ini belum mendapatkan kesejahteraan secara maksimal. 

Bupati Abdya, Akmal Ibrahim dalam jawabannya menyebutkan, anggaran untuk tahun 2018 banyak yang beralih ke provinsi seperti di sektor kelautan dan pertambangan.

“Semangat otonomi mulai tahun 2015 sangat sentralisasi yang menurut saya cukup miris karena PAD di Kabupaten Abdya hanya lebih kurang Rp8 miliar,” sebutnya.

Bupati Akmal juga menyampaikan, pada 2018 mendatang pihaknya akan merampingkan beberapa SKPK dengan harapan tidak terjadi pemborosan anggaran. “Pada bulan Desember mendatang kita juga akan melakukan tes tenaga kontrak sesuai kemampuan anggaran daerah dan memangkas 50 persen tenaga honorer di Abdya,” paparnya.

Dalam paripurna itu ikut hadir, Kapolres AKBP Andy Hermawan, Kasdim 0110 Mayor Inf Sutaryo, Kasi Pidsus Kejari Irfan Haysri, Wakil Ketua DPRK Romi Syahputra dan Jismi, Sekda Thamren, para asisten, staf ahli, kepala SKPK, dan para tamu lainnya.

Editor : Kamal Usandi
Kategori : Pemerintahan, Aceh Barat Daya
www www