Home >  Berita >  Hukrim

Perbup Sering Direvisi, Pembangunan Desa Terganggu

Perbup Sering Direvisi, Pembangunan Desa Terganggu
Ketua Asgara, Muksalmina.
Jum'at, 17 November 2017 21:59 WIB
Penulis: Jamaluddin Idris

LHOKSUKON - Asosiasi Geusyik Aceh Utara (Asgara) meminta pemerintah daerah untuk menindaklanjuti UU Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa agar tidak serta-merta merevisi peraturan bupati (perbup) secara mendadak.

"UU itu yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Jangan sampai dana desa menjadi kalang kabut. Dalam artian, jangan sampai saat proyek desa sedang berlangsung, tiba-tiba dikeluarkan perbup baru. Sehingga RKP yang telah disusun terpaksa harus diubah kembali," kata Ketua Asgara, Muksalmina kepada GoAceh, Jumat (17/11/2017).

Muksalmina memberikan contoh salah satu revisi perbup yang membuat pemerintah desa kalang kabut seperti perbup yang mengatur tentang pemerintah desa wajib memprioritaskan masing-masing dua unit rumah per gampong.

"Sebenarnya dari sekarang prioritas penggunaan dana desa sudah ada. Jadi untuk tahun 2018 mendatang, semestinya pemerintah tidak perlu lagi merevisi perbup di tahun selanjutnya yang hanya menguras energi dan waktu," ujar Muksalmina.

Ads
Untuk itu, Muksalmina berharap ke depan pemerintah daerah dalam mengeluarkan perbup maupun pergub agar tetap mengacu pada permendes dan tidak mengadopsikan kewenangan desa.

Editor : TAM
Kategori : Hukrim, Aceh Utara
www www