Home >  Berita >  Hukrim

Ketua Ikadin Pusat: Seharusnya KKR Aceh tidak Permanen

Ketua Ikadin Pusat: Seharusnya KKR Aceh tidak Permanen
Ketua Ikadin, Todung Mulya Lubis (kiri) dalam konferensi pers 'Quo Vadis KKR Aceh' di Banda Aceh, Sabtu (11/11/2017). [Hafiz Erzansyah
Sabtu, 11 November 2017 21:24 WIB
Penulis: Hafiz Erzansyah

BANDA ACEH - Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Aceh‎ melaksanakan konferensi pers terkait Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh bertema 'Quo Vadis KKR Aceh' di salah satu warung kopi di kawasan Lampineung, Kecamatan Ulee Kareng, Banda Aceh, Sabtu (11/11/2017) sore.

Ketua Umum Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Pusat, Todung Mulya Lubis, mengatakan, pihaknya mendukung adanya lembaga Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh untuk menyelesaikan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Aceh. "Kita mendukung KKR Aceh untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh," ujarnya dalam kesempatan tersebut.

‎Akan tetapi, menurutnya lembaga ini tidak seharusnya dibentuk secara permanen melainkan bersifat adhoc (tidak permanen) dalam jangka waktu 5 hingga 10 tahun ke depan. "Jika dibentuk permanen, dikhawatirkan penyelesaian kasus pelanggaran HAM terus berlarut sehingga tidak dapat dituntaskan sesingkat mungkin. 5 atau 10 tahun cukup," katanya.

‎Sebagai contoh di Afrika, ungkap Todung, kasus pelanggaran HAM bisa diselesaikan dalam waktu 5 tahun dan semua dapat berjalan baik karena komitmen tinggi para pemerintah serta elit politiknya. "Sebenarnya di Aceh penyelesaian kasus pelanggaran HAM bisa dilakukan dalam 5 atau 10 tahun, tetapi itu semua perlu konsistensi dan keseriusan elit politik Aceh dan pemerintah sendiri untuk mengungkap kasus," jelasnya.

Ads
Menurutnya, Aceh sudah memiliki Qanun KKR seperti yang diamanatkan dalam UUPA, sehingga dapat menjadi basis melakukan investigasi dan menjadi modal penyelesaian dugaan pelanggaran HAM ‎yang terjadi.

"Qanun KKR Aceh sudah cukup bagus karena amanah dari hasil MoU Helsinki, tinggal diikhtiarkan. Lalu harus menelurusi serius kasus pelanggaran HAM demi perdamaian di Aceh. KKR Aceh harus jadi contoh untuk daerah lain dalam upaya menangani kasus serupa," ungkapnya.

‎Ditambahkannya, meskipun saat ini undang-undang tentang KKR secara nasional dibatalkan, dengan adanya Qanun Nomor 17 Tahun 2003 tentang KKR Aceh, pekerjaan sudah dapat dilakukan. "Qanun ini cukup kuat karena juga ada dalam UUPA, sekarang tinggal dukungan pemerintah dan lainnya, kalau tidak akan susah," tambahnya.

Editor : TAM
Kategori : Hukrim, Banda Aceh
www www