Home >  Berita >  Ekonomi

Dengan Aturan Baru, Penyusunan RPJM Butuh Waktu Lebih Lama

Dengan Aturan Baru, Penyusunan RPJM Butuh Waktu Lebih Lama
Ilustrasi
Jum'at, 10 November 2017 18:06 WIB

BANDA ACEH – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh Azhari menyebutkan, proses penyusunan RPJM Aceh 2017-2022 berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 membutuhkan rentang waktu yang lebih panjang bila dibandingkan dengan proses penyusunan RPJMA sebelumnya yang berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

Hal itu disebabkan adanya penambahan tahapan penyusunan RPJMA dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu harus ada kesepakatan rancangan awal RPJMA dengan DPRA serta harus Konsultasi Rancangan Awal RPJMA dengan Kemendagri.

“Kemudian adanya perubahan dalam substansi penyusunan RPJMA yaitu tambahan data dan indikator impact dan outcome yang lebih banyak dan detail,” ujar Azhari, seperti dikutip dari Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Aceh, Mulyadi Nurdin, Jumat (10/11/2017).

Azhari menjelaskan, penyusunan RPJM Aceh 2017-2022 yang dikoordinir oleh BAPPEDA Aceh telah dimulai sejak 2016, yaitu menyusun Rancangan Teknokratik, dengan tujuan untuk mempercepat proses penyusunan Rancangan Awal RPJM Aceh 2017- 2022 pasca pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh.

Ads
“Namun dengan dikeluarkannya PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017 yang menggantikan PERMENDAGRI Nomor 54 Tahun 2010, maka Rancangan Awal RPJM Aceh 2017-2022 yang telah disusun wajib disesuaikan kembali dengan PERMENDAGRI yang baru tersebut,” ujar Azhari.

Azhari menambahkan, karena banyaknya perbedaan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bila dibandingkan dengan PERMENDAGRI Nomor 54 Tahun 2010, maka untuk mempercepat penyesuaian penyusunan Rancangan RPJM Aceh 2017-2022 , Tim Penyusun berinisiatif melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri guna memperoleh pemahaman yang komperehensif dalam penyusunan RPJM Aceh 2017-2022.

Salah satu perbedaan yang mendasar kata Azhari adalah terkait dengan tata cara penyusunan Rancangan Awal RPJM Aceh 2017-2022 adalah diwajibkan adanya kesepakatan awal dengan DPRA dan konsultasi Rancangan Awal ke Kementerian Dalam Negeri yang sebelumnya tahapan ini tidak diamanatkan dalam PERMENDAGRI Nomor 54 Tahun 2010.

“Dengan demikian, jumlah waktu yang dibutuhkan untuk tahapan penyusunan Rancangan Awal menjadi lebih lama yang berimplikasi bergesernya waktu penyampaian Rancangan Qanun RPJMA ke DPRA,” tambahnya lagi.

Editor : Yudi
Kategori : Ekonomi, Banda Aceh
www www