Home >  Berita >  Banda Aceh

Ini 6 Isu Strategis Pembahasan Fadli Zon dengan Irwandi

Ini 6 Isu Strategis Pembahasan Fadli Zon dengan Irwandi
Gubernur Aceh Irwandi Yusuf (kanan) memberikan penjelasan kepada Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Tim Pemantau Otonomi Khusus (Otsus) Fadli Zon (kiri) saat pertemuan di Banda Aceh, Aceh, Senin (23/10). [ANTARA FOTO/Ampelsa]
Selasa, 24 Oktober 2017 10:32 WIB

BANDA ACEH - Gubernur Aceh Irwandi Yusuf melakukan pertemuan bersama Tim DPR RI selaku Tim Pemantau UUPA dan Otonomi Khusus Aceh yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, di Kantor Gubernur Aceh, Senin (23/10/2017).

Dalam rapat tersebut Fadli Zon mengatakan, pihaknya perlu mengetahui sejumlah informasi terkait beberapa isu strategis di Aceh. Di antaranya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (UUPA), pemanfaatan dana otonomi khusus (otsus) Aceh, pembangunan KEK Arun Lhokseumawe (KEKAL).

Selanjutnya, pelaksanaan fungsi Badan Pengelolaan Migas Aceh (BPMA), pembangunan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) yang dinilai jalan di tempat. Kemudian, pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di Gampong Pande, Banda Aceh, yang mendapat penolakan sejumlah pihak karena terdapat situs bersejarah.

Gubernur Irwandi Yusuf dalam pertemuan tersebut berharap, dialog yang dilakukan bisa mencari jalan terang untuk menyelesaikan beberapa hal yang masih mengganjal terkait implementasi UUPA.

Ia menjelaskan, dibutuhkan sembilan peraturan pemerintah (PP) dan tiga peraturan presiden (perpres) sebagai turunannya agar UUPA terlaksana dengan baik.

Secara umum, lanjut Irwandi, beberapa hal penting dari UUPA dinilai sudah berjalan dengan baik. Hanya perlu langkah-langkah penyempurnaan saja agar aspirasi Aceh terakomodir dalam setiap kebijakan tersebut.

"Di samping itu, ada banyak sisi kekhususan Aceh yang perlu mendapat perhatian kita bersama, termasuk upaya memaksimalkan dan memajukan berbagai potensi yang dimiliki Aceh, sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan kepada Pemerintah Aceh," ujar Irwandi di hadapan Tim DPR RI, para pejabat SKPA, sejumlah pimpinan BUMN, PDPA, pimpinan BPKS, dan lainnya.

Terkait BPKS yang kesannya jalan di tempat, kata Irwandi, disebabkan pembangunan sejumlah fasilitas terkendala biaya yang cukup besar. Pembangunan tersebut, kata Irwandi, membutuhkan keterlibatan para investor perkapalan dan pelabuhan.

"Kalau kita mengandalkan dana APBN yang turunya dikit-dikit, sampai enam tahun lagi tak akan ada apa-apanya di Sabang," ujar Irwandi.

Namun, Irwandi juga mengatakan para investor sudah mulai melirik Sabang dan pembangunan kawasan tersebut akan terus dilaksanakan sesuai harapan.

Sementara terkait pembangunan IPAL di Gampong Pande, Irwandi mengatakan dirinya mendukung penyelamatan situs bersejarah di lokasi tersebut. Ia mengusulkan lokasi pembangunan tersebut dipindahkan ke tempat lain yang lebih sesuai.

"Tentang IPAL di Gampong Pande, menurut saya ini kecelakaan sejarah. Kalau kita teruskan pembangunan IPAL maka di situs sejarah tersebut kita akan membuang limbah," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan, pihaknya akan terus melakukan komunikasi dengan Pemerintah Aceh terkait berbagai persoalan demi tercapainya pembangunan sesuai yang diharapkan

Ads
Editor : Kamal Usandi
Kategori : Banda Aceh, Aceh, Pemerintahan
www www