Home >  Berita >  Hukrim

Tak Bayar Pesangon Karyawan, DPRK Aceh Tamiang Panggil PT Semadam

Tak Bayar Pesangon Karyawan, DPRK Aceh Tamiang Panggil PT Semadam
Ilustrasi
Minggu, 22 Oktober 2017 17:26 WIB
Penulis: Suparmin

KUALASIMPANG – Komisi D DPRK Aceh Tamiang akan memanggil pihak manajemen PT Semadam yang berlokasi di Kecamatan Kejuruan Muda kabupaten setempat, Senin (23/10/2017) besok. Pemanggilan terkait pesangon karyawan yang belum dibayar.

Hal itu dikatakan Ketua D DPRK Aceh Tamiang, Syaiful Bahri kepada GoAceh, Minggu (22/10/2017).

“Pemanggilan ini sebagai tindak lanjut dari laporan karyawan yang diwakilkan kepada FSPPP-SPSI,” katanya.

Pihaknya juga telah memanggil Kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tamiang, Supriyanto untuk dimintai keterangan perihal 9 buruh korban PHK yang tidak dibayar pesangonnya.

Ads
Informasi berhasil dikumpul dari berbagai pihak, sejauh ini PT Semadam masih menerapkan aturan yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan dan mempekerjakan buruh dengan status Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) bagi  buruh yang melaksanakan pekerjaan pokok (pemanen).

Penerapan PKWT dimaksud juga diakui oleh Asisten Kepala (Askep) PT Semadam, Wardio dan Personalia, Hendrik saat dipanggil ke kantor Disnaker.

Kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tamiang, Supriyanto membenarkan kalau PKWT dan kebijakan yang dilakukan PT Semadam tersebut merupakan suatu kesalahan yang sangat fatal.

“Perjanjian PKWT dengan pekerja oleh PT Semadam dibuat tanpa memberi lampiran kepada buruh, bahkan tidak dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja yang merupakan bagian dari pemerintah,” imbuh Suprianto.

Lanjutnya, PKWT PT Semadam atas 9 buruh yang di PHK tidak sesuai dengan pekerjaannya dan aturan berlaku. Sehingga PKWT tersebut batal demi hukum.

Bahkan kata Suprianto, managemen PT Semadam menolak saran tertulis dari pemerintah untuk membayar pesangon buruh meskipun telah beberapa kali mediasi hubungan industrial.

Sementara itu, menanggapi pemutusan hubungan kerja atas 9 orang buruh PT Semadam, Ketua PC FSPPP-SPSI Kabupaten Aceh Tamiang, Tedi Irawan mengatakan, penyebab tidak dilakukannya pembayaran pesangon karena adanya dugaan pelaksanaan perjanjian PKWT tersebut tidak mencantumkan hak si pekerja apabila terjadi pemutusan hubungan kerja. Itupun bukan diberlakukan bagi buruh yang melaksanakan pekerjaan pokok.

“Terlebih lagi para pekerja dimaksud telah bekerja di perusahaan itu selama lebih dari 5 tahun. Otomatis beralih dari PKWT ke pelaksanaan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) atau sebagai pekerja tetap yang seharusnya memiliki hak setelah PHK,” ungkap Tedi.

FSPPP-SPSI Aceh Tamiang juga menyarankan kepada pemerintah melalui pengawas, agar pelaksanaan PKWT ditinjau ulang di seluruh perusahaan.

“Mudah-mudahan pertemuan yang difasilitasi Komisi D DPRK Aceh Tamiang membuahkan hasil maksimal sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan,” harap Tedi.

Editor : Yudi
Kategori : Hukrim, Aceh Tamiang
www www