Masuk Hutan Lindung, KPH Hentikan Pembangunan Jalan di Menggamat

TAPAKTUAN -  Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah VI Subulussalam, Provinsi Aceh secara tiba-tiba menghentikan pembangunan jalan dari Gampong Padang – Alue Keujrun, Kemukiman Menggamat, Kecamatan Kluet Tengah, Aceh Selatan, baru-baru ini.

Hal itu dilakukan karena proyek yang dikerjakan oleh CV Wahana Cipta Graha sumber  dana Otsus tahun 2017 sebesar Rp1,8 miliar lebih tersebut dinyatakan masuk ke dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) yang kelestariannya harus dilindungi.

Kepala KPH Wilayah VI Subulussalam, Irwandi M Pante saat dikonfirmasi wartawan di Tapaktuan, Senin (16/10/2017), membenarkan bahwa pihaknya telah menghentikan proses pekerjaan proyek pembangunan jalan dari Gampong Padang – Alue Keujrun, Menggamat, Kecamatan Kluet Tengah tersebut.

“Benar, kami telah menghentikan proses pekerjaan proyek tersebut karena berdasarkan pencarian titik koordinat menggunakan GPS, lokasi yang dilakukan pembukaan jalan baru tersebut jelas-jelas masuk dalam kawasan hutan lindung sesuai peta wilayah yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan,” kata Irwandi.

Terkait tindak lanjut dari keputusan itu, Irwandi menyilakan wartawan untuk mengonfirmasikan secara langsung kepada pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh Selatan, karena proyek dimaksud berada di bawah pengelolaan dinas tersebut.

Sementara itu, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) proyek tersebut di Dinas PUPR Aceh Selatan, Irfan mengatakan bahwa proses pekerjaan proyek yang sempat dihentikan oleh pihak KPH Wilayah VI Subulussalam tersebut tetap dilanjutkan.  “Hanya sekitar 400 meter yang masuk dalam kawasan hutan lindung. Karena sudah dilarang oleh pihak KPH Wilayah VI, maka khusus lokasi tersebut saja yang tidak dilanjutkan lagi pekerjaannya,” kata Irfan.

Menyangkut lokasi pekerjaan proyek tersebut dinyatakan masuk dalam kawasan hutan lindung, Irfan mengaku bahwa pihaknya tidak tahu. Karena jauh – jauh hari sebelumnya, paket pekerjaan proyek tersebut memang telah diprogramkan oleh pihak terkait menindaklanjuti aspirasi masyarakat setempat.