Home >  Berita >  Hukrim

Jaksa Tuntut 4 Terdakwa Kasus Korupsi Mobil Damkar ‎8 Tahun Penjara

Jaksa Tuntut 4 Terdakwa Kasus Korupsi Mobil Damkar ‎8 Tahun Penjara
Sidang kasus korupsi pengadaan mobil Damkar di Pengadilan Tipikor Banda Aceh, Senin (9/10/2017).
Senin, 09 Oktober 2017 21:35 WIB
Penulis: Hafiz Erzansyah

BANDA ACEH - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Banda Aceh menuntut empat terdakwa kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran milik Pemerintah Aceh dengan hukuman 8 tahun penjara. Sidang berlangsung di Pengadilan Tipikor Banda Aceh, Senin (9/10/2017).

Keempat terdakwa yakni Syahrial selaku Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Aceh, Dheni Okta Pribadi selaku Direktur PT Dhezan Karya Perdana dan Raziati selaku Komisaris, serta Siti Maryami selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas Pendapatan Keuangan dan Kekayaan Aceh (DPKKA).

Tuntutan dibacakan oleh M Zulfan selaku JPU untuk terdakwa Syahrial, Deni Okta Pribadi dan Raziati pada sidang yang diketuai oleh Majelis Hakim, Deni Saputra.

Sementara pada sidang kedua untuk terdakwa Siti Maryami, diketuai Majelis Hakim T Syarafi.

Ads
Dalam tuntutan itu, M Zulfan mengatakan, para terdakwa secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi pengadaam mobil Damkar yang bersumber dari dana Pemerintah Aceh tahun anggaran 2014, senilai Rp17,5 miliar. 

"Namun dalam pengadaannya, mobil yang dibeli tidak sesuai dengan spesifikasi. Perusahaan terdakwa juga tidak memiliki kualifikasi pekerjaan untuk mobil Damkar," ujar M Zulfan.

Akibatnya, kata Zulfan, negara mengalami kerugian hingga mencapai Rp4,7 miliar.

Kerugian itu berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 

Para terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 2 Ayat 1 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana ‎Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke- 1 KUHP.

Selain pidana penjara, jaksa juga menuntut para terdakwa dengan membayar denda masing-masing sebesar Rp 00 juta subsider empat bulan penjara.

Sementara untuk terdakwa Dheni Okto Pribadi, JPU menuntut membayar denda sebesar Rp4,7 miliar. 

"Bila terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut, maka harta benda milik terdakwa akan disita. Jika tidak mencukupi, terdakwa harus menjalani kurungan badan selama empat tahun," ungkap M Zulfan.

Atas tuntutan itu, para terdakwa bersama penasihat hukumnya akan mengajukan nota pembelaan pada sidang lanjutan, Senin (16/10/2017) mendatang.

Editor : Yudi
Kategori : Hukrim, Banda Aceh
www www