Legowo Satlak Prima Dibubarkan, Ahmad Soetjipto: Jangan Ada Pihak Ketiga yang Terlibat

Legowo Satlak Prima Dibubarkan, Ahmad Soetjipto: Jangan Ada Pihak Ketiga yang Terlibat
Dok. GoNews.co
Minggu, 08 Oktober 2017 11:39 WIB
Penulis: Azhari Nasution
JAKARTA - Soal loyalitas Ahmad Soetjipto tak perlu diragukan. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) ini tetap legowo meski Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) yang dipimpinnya menjadi 'korban' pemotongan jalur birokrasi yang dilakukan pemerintah.

"Satlak Prima itu kan dibentuk pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2016. Jadi, saya mendukung penuh setiap kebijakan pemerintah jika ingin membubarkan Prima dengan tujuan pemotongan jalur birokrasi," kata Ketua Satlak Prima, Ahmad Soetjipto dengan santai saat ditemui di Jakarta, Minggu (8/10/2017).

Ya, Ahmad Soetjipto sangat memahami pembubaran Satlak Prima yang bertujuan menjadikan induk-induk organisasi (PB/PP) sebagai ujung tombak pembinaan atlet dalam rangka persiapan menuju Asian Games Jakarta-Palembang 2018.

Makanya, dia mengingatkan agar upaya tersebut benar-benar direalisasikan dan tidak lagi melibatkan pihak ketiga menggantikan posisi Prima.

Ads
"Jadikan PB/PP sesuai keinginan pemerintah sebagai ujung tombak pembinaan untuk mencapai prestasi di Asian Games 2018. Dan, jangan ada lagi pihak ketiga yang berdiri di antara pemerintah dengan PB/PP menggantikan Prima karena itu jelas akan mengembalikan panjangnya birokrasi," tegasnya.

Perlu dipahami kembali, kata Ahmad Soetjopto, Prima itu berbeda dengan pelatnas. Sebab, Prima adalah program kepelatihan Performa Tinggi (High Performance Program) hanya untuk atlet elit.

"High Performance Program adalah sistem kepelatihan elit di negara-negara yang sukses. Jadi, Prima dibentuk hanya menangani atlet andalan dangan program intervensi sport science, tata kelola recovery serta monitoring tingkat kelelahan, adaptasi dan respon atlet terhadap beban latihan," jelasnya.

Memang Prima belum sempurna sebut Ahmad Soetjopto. Namun, kaidah-kaidah yang diterapkan boleh dibilang embrional dari unit high performance yang diimpikan. Konsekuensi tidak adanya Satlak Prima, jelas Ahmad Soetjipto, untuk meningkatkan prestasi atlet sesuai yang diharapkan di Asian Games 2018 nanti maka high performance program harus dibentuk pada setiap PB/PP.

Sebagai penanggung jawab pelaksana langsung kepelatihan, PB/PP diwajibkan melakukan asesmen sendiri terkait dengan proyeksi prestasinya. Tentunya, imbau Ahmad Soetjipto, PB/PP harus jujur, tepat dan akurat dalam proyeksi prestasi karena itu akan menyangkut dengan besaran investasi yang akan diberikan oleh pemerintah.

Penetapan goal, seleksi atlet, penyiapan struktur dan mekanisme kepelatihan juga mesti dilakukan sendiri dengan tuntutan akuntabilitas baik anggaran maupun prestasi. Dengan demikian, pemerintah bisa melihat tahapan pembinaan dan pencapaian prestasi menjelang Asian Games 2018 mendatang.

Dukungan lain, katanya, pemerintah dan PB/PP harus membuka akses ke lingkungan keunggulan internasional baik melalui bantuan pelatih asing, training camp dan try out.

Dalam upaya mendukung program Kepelatihan Performa Tinggi di masing masing PB/PP tersebut, lanjut Ahmad Soetjipto, pemerintah harus menciptakan mekanisme dukungan anggaran langsung ke PB/PP. Misalkan bisa dilakukan dengan mekanisme hibah.

Dengan catatan, ada kesepakatan masalah akuntabilitasnya tetapi memiliki fleksibilitas dan tidak rumit seperti sekarang ini. Dan, mitos bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tidak kompatabel dengan pembinaan olahraga dihilangkan.

Selain dukungan dana, kata Ahmad Soetjipto, pemerintah juga patut memperhatikan kebutuhan dan kepentingan sports science dalam mendukung prestasi atlet dengan segera mengoperasionalkan kawasan Olimpic Cibubur.

Tujuannya, memberikan bantuan masalah latihan fisik, strength conditioning program, managemen pemulihan (recovery) dan test serta pengukuran semua faktor prestasi atlet.

Dalam upaya mencapai target 10 besar Asian Games 2018, tambah Ahmad Soetjipto, Komite Olimpiade Indonesia (KOI) juga dituntut perannya dalam menetapkan creteria by law sebagai kisi-kisi untuk menjaring atlet yang akan mewakili dan membawa nama kontingen nasional. Kriteria yang ditetapkan berdasarkan peluang meraih medali pada multi event SEA Games, Asian Games dan Olimpiade.

"Kriteria atlet yang boleh bergabung dalam Kontingen Indonesia sangat penting ditetapkan KOI. Sebab, kriteria itu yang dijadikan goal oleh PB/PP dalam membina atletnya sesuai multi event yang bakal diikuti. Tentunya, kriteria atlet Olympic akan berbeda dengan Asian Games dan SEA Games," tandasnya. ***
Editor : Muslikhin Effendy
Kategori : Pemerintahan, Olahraga, Umum, GoNews Group
www www