Home >  Berita >  Banda Aceh

KAMMI Aceh Demo, DPRA: Legeslatif Didemo, Gubernur tak Dikritisi

KAMMI Aceh Demo, DPRA: Legeslatif Didemo, Gubernur tak Dikritisi
Perwakilan anggota DPRA, Abdullah Saleh (tengah baju putih) menemui pengunjuk rasa di Gedung DPRA, Banda Aceh, Selasa (26/9/2017). [Hafiz Erzansyah]
Rabu, 27 September 2017 09:32 WIB
Penulis: Hafiz Erzansyah
BANDA ACEH - Salah satu anggota DPRA, Abdullah Saleh menyayangkan sikap para pengunjuk rasa yang hanya mengkritik kebijakan legeslatif, sementara program eksekutif seperti pembelian pesawat tidak dikritisi. Hal ‎ini dikatakan saat menemui para pengunjuk rasa dari KAMMI Aceh, di Gedung DPRA, Banda Aceh, Selasa (26/9/2017).
"Ini perlu saya pertanyaan juga kepada kalian, kenapa soal isu penambahan tunjangan di dewan kalian demo, sementara isu pembelian pesawat dan Tsunami Cup yang heboh dibicarakan di sosial media tidak kalian demo? Ini ada apa sebenarnya, bagaimana tanggapan rekan-rekan," ujarnya kepada para pengunjuk rasa.

?Dirinya juga mempertanyakan apakah unjuk rasa yang dilakukan tersebut sebagai reaksi dari sikap DPRA yang mengoreksi program gubernur. "Kenapa isu ini bisa luput dari perhatian adik-adik mahasiswa selaku aktivis KAMMI?," tanya Abdullah Saleh, politisi Partai Aceh tersebut.

?Sementara itu, Ketua PW KAMMI Aceh, Tuanku Muhammad mengatakan, pihaknya membantah jika dikatakan tidak memperhatikan program yang dimaksud tersebut. Dikatakannya, aktivis KAMMI sudah mengkritik prorgram yang dilakukan oleh eksekutif dan legeslatif. Namun tidak dilakukannya aksi karena diketahui bahwa gubernur tidak berada di tempat saat ini.

"?Untuk apa kita demo Pak Gubernur tidak ada, jadi kami mencari yang ada ketuanya di lokasi. Program pembelian pesawat dan lainnya tersebut menurut isu yang diteima tidak jadi direalisasikan. Oleh sebab itu, kita tida mengkritisi lagi program tersebut," kata Tuanku Muhammad.

?Seperti diberitakan sebelumnya, aksi yang dilakukan untuk menolak tentang penambahan tunjangan fasilitas bagi anggota DPRA senilai Rp 25 miliar dan meminta anggota dewan untuk meningkatkan kinerjanya. "DPRA harus pro rakyat daripada pro diri sendiri, kita juga menuntut agar segera tuntaskan penyelesaian 15 rancangan Qanun yang belum selesai di tahun 2017," kata Tuanku.

Ads
Editor : Kamal Usandi
Kategori : Banda Aceh, Aceh, Pemerintahan
www www