Home >  Berita >  Banda Aceh

Ini Tanggapan DPRA Terkait Penolakan Penambahan Anggaran Anggota Dewan

Ini Tanggapan DPRA Terkait Penolakan Penambahan Anggaran Anggota Dewan
Perwakilan anggota DPRA saat menemui para pengunjuk rasa, Selasa (26/9/2017). [Hafiz Erzansyah]
Selasa, 26 September 2017 17:34 WIB
Penulis: Hafiz Erzansyah

BANDA ACEH - Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Aceh menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRA, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, Selasa (26/9/2017). Aksi ini dilakukan untuk menolak penambahan anggaran bagi anggota DPRA senilai Rp25 miliar.

Perwakilan anggota DPRA, Abdullah Saleh yang menemui para pengunjuk rasa mengatakan, persoalan yang disampaikan mengenai dana Rp25 miliar, bukan hanya dana tunjangan untuk anggota dewan saja. 

"Ada dana tunjangan operasional dan tunjangan hak keuangan anggota dewan yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017," ujarnya di depan para pengunjuk rasa.

Abdullah menjelaskan, PP Nomor 18 Tahun 2017 ini baru disahkan pada Mei 2017 lalu. Kemudian berlaku di seluruh Indonesia, bukan hanya Aceh.

Ads
"Kami hanya menyelaraskan saja, menyesuaikan dengan PP ini. Jadi diperintahkan kepada semua kabupaten kota melaksanakan PP tersebut yang kemudian dituang dalam qanun atau Perda. Nantinya, setelah qanun kita susun akan dikoreksi oleh Kemendagri, apakah sudah sesuai dengan PP No 18 Tahun 2017 atau tidak," jelasnya.

Soal keuangan DPR, dirinya mengaku tidak berani menyusun dan mengatur yang di luar perundang-undangan.

Konsekuensi bukan hanya DPR saja, Sekretaris DPR pun bisa dijerat, karena jika mengeluarkan uang tidak sesuai peraturan perundang-undangan. 

"Jadi, anggota DPR tidak bisa serta-merta membawa keluar uang tadi. Yang kelola uang hanya sekretariat DPR, DPR hanya menerima hak keuangan, itu sesuai peraturan perundang-undangan," katanya.

Ditambahkannya, pihaknya perlu menyampaikan hal ini, karena ada anggapan seolah-olah dengan mudah, DPRA mengambil uang milik daerah.

Jika nantinya ada anggota dewan yang mengeluarkan tidak sesuai perundang-undangan, langsung dilapor ke aparat penegak hukum. 

"Jadi harus sangat transparan dan akuntabel dalam pengeluaran uang. Kalau tercium penyalahgunaan uang oleh anggota DPR, bisa disampaikan dan kita usut bersama-sama," tandasnya.

Editor : Yudi
Kategori : Banda Aceh, Umum
www www