Home >  Berita >  Banda Aceh

Tahun ini DPRA telah Menetapkan 15 Judul Raqan

Tahun ini DPRA telah Menetapkan 15 Judul Raqan
Pembukaan masa persidangan III DPR Aceh tahun 2017 di Gedung DPR Aceh, Banda Aceh, Jumat (9/9/2017). [Safdar S]
Jum'at, 08 September 2017 14:02 WIB
Penulis: Safdar
BANDA ACEH - DPR Aceh melakukan pembukaan masa persidangan III tahun 2017, di Gedung Utama DPR Aceh, Banda Aceh, Jumat (9/9/2017).
Dalam pembukaan sidang ini membahas dengan agenda antara lain, rancangan qanun (raqan) Aceh tentang Penagihan Pajak Aceh, raqan Aceh tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh dan raqan Aceh tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPR Aceh.
 
Ketua DPRA Teungku Muharuddin dalam sambutannya mengatakan, sesuai dengan keputusan rapat badan musyawarah DPR Aceh pada 7 September 2017, maka telah menetapkan tertib acara dan kegiatan dalam masa persidangan III tahun 2017 dengan agenda acara pembahasan tiga raqan Aceh, terdiri dari dua usul prakarsa pemerintah Aceh dan satu usul inisiatif DPR Aceh. 
 
"Sebagaimana kita maklumi bersama berdasarkan ketentuan dalam pasal 23 dan pasal 232, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, suatu rancangan qanun untuk dapat ditetapkan menjadi qanun Aceh, diharuskan adanya persetujuan bersama antara DPR Aceh dan Gubernur Aceh dalam rapat paripurna," paparnya.
 
Dia menambahkan proses itu kemudian dilanjutkan dengan tahapan klarifikasi dan evaluasi dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
 
Selain menjadi bagian dari program legislasi Aceh, penetapan maupun perubahan sebuah qanun Aceh juga dapat terjadi akibat perubahan kebijakan di tingkat nasional, penyesuaian dengan konteks kekinian hingga adaptasi dan penyesuaian kepada berbagai agenda pembangunan baik yang berlangsung secara khusus di Aceh maupun agenda pembangunan nasional.
 
"Secara khusus, nanti kami berharap kepada badan legislasi dan komisi III dewan perwakilan rakyat Aceh yang akan menyampaikan rancangan qanun yang telah dibahasnya, untuk juga dapat menjelaskan konteks perubahan yang terjadi maupun alasan-alasan rancangan qanun tersebut harus disusun dan disesuaikan," imbuhnya.
 
Menurutnya, pada 2017 DPR Aceh telah menetapkan 15 judul rancangan qanun sebagai rancangan qanun Aceh prioritas 2017, terdiri dari 13 judul rancangan qanun usul eksekutif dan dua judul rancangan qanun yang merupakan inisiatif DPR Aceh.
 
Kemudian ditambah satu rancangan qanun Aceh paska terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPR Aceh.
Ads
Editor : Kamal Usandi
Kategori : Banda Aceh, Aceh, Pemerintahan
www www