Home >  Berita >  Simeulue

Tidak Ada Kerusakan pada Pendopo Bupati Simeulue

Tidak Ada Kerusakan pada Pendopo Bupati Simeulue
Pendopo Bupati Simeulue. [Kirfan]
Kamis, 24 Agustus 2017 18:21 WIB
Penulis: Kirfan

SINABANG - Alasan Bupati Simeulue tidak mau tinggal di pendopo karena sebagian bangunannya masih rusak, sebagaimana dikutip dari informasi DPRK Simeulue, dibantah Kabid Cipta Karya Dinas PUPR setempat, Rahadian yang juga selaku pejabat pembuat komitmen (PPK).

Ia mengatakan, pendopo yang baru selesai dibagun dengan anggaran Rp14,7 miliar tersebut tidak rusak.

Menurutnya, kalau cuma “retak bunga” tidak dikategorikan rusak berat, semua bangunan pasti ada retaknya.

Sebelum dilakukan PHO dengan pihak rekanan, BPK dan Inspektorat Aceh telah memeriksa bangunan tersebut pada 2016 lalu dan menyatakan pendopo itu layak dan tidak ditemukan kerusakan.

Ads
"Bangunan itu tidak rusak dan layak dipakai bahkan pendopo tersebut sudah representatif,” kata Rahadian, Rabu (23/8/2017) di ruang kerjanya.

Lebih jauh dia mengatakan, sistem tender pembangunan pendopo tersebut melalui lelang biasa yang dilaksanakan 2 tahap.

Tahap pertama Rp9,88 miliar untuk pembangunan fisiknya dan tahap kedua pembuatan interior dan eksteriornya dengan anggaran Rp4,85 miliar.

Selanjutnya, rekanan yang mengerjakan pendopo tersebut juga tidak sama.

“Tahap I dari Banda Aceh dan tahap II dikerjakan orang Simeulue dan dana yang digunakan untuk membangun pendopo itu bersumber dari APBA yang telah dihibahkan ke Kabupaten Simeulue melalui upaya bupati lama,” bebernya. 

"Kalau sudah diperiksa oleh BPK dan Inspektorat dan tidak ada masalah, tapi dibilang rusak, saya pun heran. Tapi saya siap untuk mempertanggung jawabkan," sambung Rahadian.

Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi C DPRK Simeulue, Irawan Rudiono.

Menurutnya, pendopo sudah layak dipakai dan tidak rusak, karena BPK dan Inspektorat Aceh telah memeriksa dan mengaudit proyek itu.

Hasil audit mereka tidak ditemukan indikasi penyelewengan dana dan bangunannya pun sudak layak.

“Sehingga kabupaten kita mendapat WTP, maka langsung dilakukan PHO. Dengan demikian, BPK itu kan lebih mengerti auditor, mereka lebih paham", kata Irawan.

Lanjutnya, Bupati yang sekarang sudah seharusnya tinggal di pendopo agar memudahkan masyarakat yang memiliki kepentingan.

“Kalau memang pendopo ada rusak sedikit, dirawat saja dengan dana perawatan. Jika tidak dihuni, pendopo itu semakin using," tegasnya.

Selanjutnya, Ketua Komisi C ini mengingatkan, jangan percaya apabila ada anggota DPRK yang mengatasnamakan lembaga dalam hal penyampaian mengenai pendopo itu.

“Kecuali atas nama pribadi yang bersangkutan karena pihak DPRK belum musyawarah,” tandasnya.

Editor : Yudi
Kategori : Simeulue, Pemerintahan
www www