Home >  Berita >  Simeulue

Tingkatkan Eksistensi Hukum Adat Laut di Semeulue, Pemkab dan FFI Gelar Rakor

Tingkatkan Eksistensi Hukum Adat Laut di Semeulue, Pemkab dan FFI Gelar Rakor
Ketua FFI Rachmat Dirgantara, saat memberikan sambutan dalam acara rakor FFI di aula Bappeda Simeulue, Selasa (22/8/2017). [Kirfan]
Rabu, 23 Agustus 2017 00:15 WIB
Penulis: Kirfan
SINABANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simeulue telah melakukan upaya pengelolaan sumber daya laut, dengan mencanangkan sebagian wilayah lautnya sebagai kawasan konservasi laut daerah (KKLD), yakni di Pulau Pinang, Siumat dan Pulau Simanaha (PISISI), yang tertuang dalam keputusan Bupati Simeulue nomor 523.1/104/SK/2006 tahun 2006.
 
Upaya agar pengelolaan KKLD PISISI dapat bersinergi dengan kelembagaan Panglima Laot dan stakeholder lain, juga telah ditetapkan dalam keputusan Bupati Simeulue Nomor 523/340/2014 tentang penetapan lembaga pengelolaan kawasan laut daerah Pulau Pinang, Pulau Siumat dan Pulau Simanaha, di mana pengawasan laut didasarkan pada hukum adat laut.
 
Hal ini sama dengan konservasi laut wilayah Aceh lainnya, bahwa aspek pengelolaan dan pengawasan laut tunduk pada aturan adat, yaitu setiap aspek persoalan ataupun sengketa di laut, diselesaikan melalui keputusan lembaga masyarakat adat, seperti panglima laot.
 
Namun, untuk mencapai implementasi dari aturan dan keinginan tersebut, tidak semudah membalikkan telapak tangan, semua butuh proses baik sosialisasi kepada masyarakat maupun kepada stakeholder terkait. Seperti di Simeulue, aturan telah diterbitkan satu dekade yang lalu, tetapi pelaksanaan di lapangan belum sesuai seperti yang ditetapkan.
 
Untuk itu, lembaga flora dan fauna International (FFI) bermaksud ingin membantu dan mendampingi masyarakat Simeulue khusunya para nelayan untuk menyatukan persepsi dalam menetapkan aturan-aturan dalam hukum adat laut, terutama dalam kawasan KKLD PISISI.
 
Salah satu bentuk pendampingan mereka adalah membuat rapat koordinasi dengan para pihak terkait, baik dari Banda Aceh maupun dari Simeulue.
 
Acara rapat koordinasi dengan para pihak itu, dilaksanakan di aula Bappeda Simeulue di Air Dingin, Kecamatan Simeulue Timur, Selasa (22/8/2017), yang dihadiri Ketua Majelis Adat Aceh (MAA), Baddruzzaman Ismail, dari Banda Aceh, Perwakilan Pangkalan PSDKP Aceh, Yusni Hafrialdi.
 
Kemudian, Kabag Program MAA Aceh, Sanusi M. Syarif, beserta para keuchik dan Panglima Laot Lhok dari 3 gampong KKLD PISSI, Kapolres Simeulue, Danlanal Simeulue, LSM, Panglima Laot Kabupaten Simeulue, Asisten III Setdakab Simeulue, DKP Simeulue dan Pengurus FFI Simeulue.
 
Tema yang diangkat adalah "Rapat Koordinasi Penguatan Penyelenggaraan Kehidupan Adat dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah Pulau Pinang, Siumat dan Simanaha (KKLD PISISI)".
 
Rapat tersebut selesai pada pukul 17.30 WIB, dengan pembahasan yang sangat alot, sehingga menghasilkan 17 poin kesepakatan bersama dan keputusan itu akan dideklarasikan dalam waktu dekat.
 
Dalam laporan dan sambutannya, Ketua FFI Simeulue, Rachmat Dirgantara, mengatakan, rapat tentang pembahasan hukum adat laut, pernah dilaksanakan sebelumnya, namun tidak seperti kali ini, rapat langsung berdampingan dengan Pemkab Simeulue dan leading sektor dari Banda Aceh.
 
"Rapat tentang pembahasan hukum adat laut, pernah kita laksanakan sebelumnya, namun tidak seperti kali ini, rapat langsung berdampingan dengan Pemkab Simeulue dan leading sektor dari Banda Aceh, semoga rapat ini bisa menghasilkan output yang baik," katanya.
 
 
Ads
Editor : Zuamar
Kategori : Simeulue, Umum
www www