Dewan Aceh Selatan Mengaku Belum Terima Draf Raqan APBK-P 2017

Dewan Aceh Selatan Mengaku Belum Terima Draf Raqan APBK-P 2017
Ilustrasi/Net.
Kamis, 17 Agustus 2017 20:14 WIB
Penulis: Hendrik
TAPAKTUAN - Anggota DPRK Aceh Selatan, Tgk Adi Zulmawar menegaskan bahwa keputusan pihaknya belum membahas Rancangan Qanun (Raqan) APBK-P 2017 bukan sebuah hal yang disengaja. Melainkan, katanya, disebabkan Pemkab Aceh Selatan hingga saat ini belum menyerahkan draf raqan dimaksud.
 
"Tidak benar kami sengaja memprioritaskan pembahasan Raqan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan menindaklanjuti telah keluarnya PP Nomor 18 Tahun 2017, yang pengesahannya telah berlangsung Selasa (15/8/2017) malam." katanya.
 
"Tapi Pemkab Aceh Selatan yang belum siap untuk membahas Raqan LPj Bupati Tahun 2016 dan APBK-P 2017," kata Tgk Adi Zulmawar yang secara khusus menghubungi wartawan di Tapaktuan, Kamis (17/8/2017).

Penegasan itu disampaikan Tgk Adi Zulmawar menyikapi kritikan yang disampaikan Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Aceh Selatan menyangkut langkah DPRK setempat belum membahas Rancangan Qanun (Raqan) LPj Bupati Tahun 2016 dan APBK-P 2017. Sementara Raqan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota justru telah selesai dibahas dan telah disahkan.
 
Legislator dari Partai Aceh ini menyatakan, pihaknya tidak mungkin langsung melakukan pembahasan Rancangan Qanun (Raqan) APBK-P tahun 2017 sementara draft Raqan dimaksud saja belum diserahkan oleh Pemkab Aceh Selatan kepada pihaknya.

"Apa yang harus kami bahas, draf Raqan APBK-P 2017 saja belum diserahkan," tegasnya.

Sementara terkait Raqan LPj Bupati tahun 2016, menurut Tgk Adi, baru diserahkan oleh Pemkab Aceh Selatan sesaat pihaknya telah selesai menggelar rapat Badan Musyawarah (Banmus) menindaklanjuti PP Nomor 18 tahun 2017.

"Semua ini bukan kami rekayasa, silahkan dicek kepada sekretariat dewan," tegasnya lagi.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Selatan, Diva Samudra Putra yang dimintai tanggapannya terkait persoalan ini membenarkan bahwa sampai saat ini pihaknya belum menyerahkan draf Raqan APBK-P 2017 kepada pihak dewan.

Hal itu, menurut Diva, disebabkan karena sampai saat ini pihak DPRK Aceh Selatan belum merampungkan pembahasan Raqan LPj Bupati tahun 2016.

"Bagaimana kami serahkan draf Raqan APBK-P 2017, sementara Raqan LPj Bupati tahun 2016 saja belum dilakukan pembahasan dan pengesahan. Sebab pengesahan Qanun LPj Bupati tahun 2016 menjadi dasar pembuatan atau penyusunan draft Raqan APBK-P 2017. Padahal draf Raqan LPj Bupati tahun 2016 tersebut telah kami serahkan sejak bulan Juli lalu," sesal Diva. 
Ads
Editor : Zuamar
Kategori : Aceh Selatan, Pemerintahan
www www