DPRK Aceh Selatan Diminta Tidak Main Mata Selidiki Kasus Pemberhentian Pegawai Kontrak

DPRK Aceh Selatan Diminta Tidak Main Mata Selidiki Kasus Pemberhentian Pegawai Kontrak
Ilustrasi
Kamis, 10 Agustus 2017 13:47 WIB
Penulis: Hendrik

TAPAKTUAN - LSM Forum Pemantau dan Kajian Kebijakan Pemerintah (Formak) Aceh Selatan meminta kepada Komisi C DPRK setempat tidak mempolitisasi kasus pemberhentian secara paksa pegawai kontrak di Puskesmas Peulumat, Labuhanhaji Timur dan Puskesmas Drien Jalo, Meukek oleh pihak Dinas Kesehatan.

Pasalnya, proses penyelidikan yang telah dilakukan sejak pekan lalu hingga saat ini belum ada kejelasan apapun. 

"Setahu kami pihak Komisi C sudah menjumpai dua orang pegawai kontrak yang diberhentikan paksa tersebut di rumahnya di Gampong Rotteungoh, Meukek termasuk menjumpai masing-masing Kepala Puskesmas beberapa waktu lalu. Tapi sayangnya, langkah penyelidikan kasus tersebut seperti terkesan "masuk angin" karena tidak ada tindak lanjut yang jelas," kata Ketua LSM Formak, Ali Zamzami kepada wartawan di Tapaktuan, Kamis (10/8/2017).

Menurut Ali Zamzami, kebijakan pihak Dinas Kesehatan Aceh Selatan memberhentikan secara tiba-tiba dua pegawai kontrak di Puskesmas Peulumat dan Puskesmas Drien Jalo tanpa alasan yang jelas tersebut, sudah mengindikasikan ada kekeliruan dan dugaaan permainan dalam kebijakan perekrutan pegawai kontrak di lingkup Dinas Kesehatan Aceh Selatan.

Ads
Sebab sangat tidak masuk akal pemberhentian dua orang pegawai kontrak dimaksud hanya gara-gara terjadi kekeliruan dalam pembuatan Surat Keputusan (SK) pengangkatan yang bersangkutan.

Apalagi, lanjut Ali Zamzami, keputusan itu diambil disebabkan karena orang tua mereka terlibat dalam politik menjadi relawan pemenangan bakal calon bupati tertentu.

Jika memang gara-gara kekeliruan SK, maka Bupati Aceh Selatan HT Sama Indra harus mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Kesehatan Mardhaleta beserta Kepala Puskesmas Peulumat dan Kepala Puskesmas Drien Jalo.

“Karena gara-gara pejabat yang bersangkutan tidak becus bekerja telah mengakibatkan tercorengnya nama baik Pemkab Aceh Selatan di mata publik," saran Ali Zamzami.

Demikian juga sebaliknya, jika keputusan pemberhentian itu benar gara-gara orang tua mereka terlibat politik praktis, maka Pemkab Aceh Selatan dinilai telah menzalimi hak-hak masyarakatnya sendiri. 

Editor : Yudi
Kategori : Aceh Selatan, Umum
www www